Jokowi ingin kepala daerah yang salah administratif jangan dipidana
Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta kepada para kepala daerah untuk tidak takut mengeluarkan kebijakan guna meningkatkan serapan anggaran. Menurut Ganjar, jika ada kesalahan kebijakan maka hal itu sifatnya administrasi dan tidak masuk dalam ranah pidana.
"Kalau ada kesalahan dari pihak pemerintah yang sifatnya administratif itu urusan administrasi saja jangan pidana," kata Ganjar di Istana Bogor, Senin (24/8).
Ganjar menjelaskan, Presiden Jokowi mengumpulkan gubernur seluruh Indonesia untuk membahas lambatnya serapan anggaran. Sebab, lambatnya serapan anggaran juga menimbulkan lambatnya pertumbuhan ekonomi.
"Kita punya APBN itu artinya APBD, nah kalau itu bisa dilakukan dengan cepat maka serapan akan bisa membantu menggulirkan ekonomi. Menurut versi BPK, 1 rupiah anggaran yang dikeluarkan itu merangsang 7 rupiah di sektor swasta untuk bisa naik di tengah situasi global seperti ini, situasi enggak terlalu bagus, tugas kita adalah mempercepat," jelas Ganjar.
Ganjar mengakui memang banyak kepala daerah yang takut mengeluarkan kebijakan khawatir nantinya berurusan dengan hukum. Dengan takutnya mengeluarkan kebijakan itu, menyebabkan serapan anggaran tidak maksimal.
"Makanya ketakutan-ketakutan yang muncul maka serapan menjadi rendah tadi dipahami secara bersama-sama antara para pejabat sehingga kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi semuanya bisa mengerti dan mengoptimalkan dulu pengawas internal dan itu sesuai dengan UU Administrasi pemerintahan," terang Ganjar.
"Sehingga UU inilah yang kita harapkan bisa kita laksanakan. Presiden perintahkan cepat serap anggaran sehingga ekonomi bisa menggelinding karena ini bulan Agustus," tutupnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi bakal menggelontorkan anggaran agar populasi produktif S2 dan S3 di Indonesia bisa meningkat drastis.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Cak Imin mengatakan, cara kerja sesuai selera tak bisa dilanjutkan lagi.
Baca SelengkapnyaProyeksi ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2022 yang mencapai 5,31 persen (yoy).
Baca SelengkapnyaTantangan berat ketiga berasal dari disrupsi teknologi yang memberikan tekanan besar di sektor ketenagakerjaan.
Baca SelengkapnyaJokowi menyampaikannya dalam rapat membahas RUU DKJ bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi juga meminta presiden dan wapres terpilih menyiapkan perencanaan kerja seperti apa yang sudah mereka sampaikan pada saat kampanye.
Baca Selengkapnya