Jokowi harusnya klarifikasi, bukan menindak penyebar isu TKA ilegal
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah segera memberikan konfirmasi soal jumlah pasti buruh ilegal asal China yang datang ke Indonesia. Sebab, menurutnya, rumor 10 juta buruh ilegal China itu telah meresahkan masyarakat.
"Wajar saja jika presiden menolak angka 10 juta yang katanya disebut-sebut di medsos. Karena jumlah TKA ilegal itu memang kelihatannya tidak mencapai angka itu. Data itu yang saya kira perlu dipastikan dan disampaikan ke masyarakat," kata Saleh melalui pesan tertulisnya, Selasa (27/12).
Presiden Joko Widodo meminta aparat menindak tegas penyebar isu 10 juta tenaga kerja asing ilegal. Saleh menilai penyebar isu memiliki tujuan baik agar pemerintah lebih waspada.
"Saya berbaik sangka bahwa penyebar isu 10 juta TKA ilegal tidak memiliki niat buruk. Bisa saja, isu itu disampaikan agar pemerintah lebih waspada dan berhati-hati," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan tenaga kerja asing yang diketahui bekerja di Indonesia secara ilegal akan ditindak. Jokowi memerintahkan Kementerian Ketenagakerjaan dan Petugas Imigrasi untuk menindaknya.
Hal ini sekaligus menjawab tudingan jika kebijakan bebas visa dimanfaatkan oleh tenaga kerja asing bekerja secara ilegal di tanah air.
"Itu untuk turis, (Bebas Visa) itu untuk turis. kalau ada yang ilegal ya tugasnya Imigrasi, tugasnya Kemenaker untuk menindak," kata Jokowi usai menghadiri Deklarasi Pemagangan Nasional Menuju Indonesia Kompeten di Karawang, Jawa Barat, Jumat (23/12).
Jokowi mengatakan evaluasi terhadap kebijakan bebas visa terus dilakukan. Evaluasi tersebut, kata dia, bertujuan bagi pemerintah untuk melihat negara mana yang layak diberikan bebas visa atau negara mana yang justru memanfaatkan kebijakan bebas visa untuk melakukan hal-hal yang tak bermanfaat.
"Namanya sudah dibuka pasti dievaluasi, mana yang membahayakan mana yang produktif, mana yang harus ditutup atau mana yang harus diberikan yang baru bebas visanya. Semua negara seperti itu," katanya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi Pastikan Ada Proses Hukum soal PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol Jelang Pemilu
Merespons itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua yang ilegal dicek sesuai aturan hukum.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan
Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen
Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024
Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaJokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaJokowi Jawab Tudingan Kecurangan Pemilu 2024: Laporkan ke Bawaslu
Jokowi meminta pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca Selengkapnya