Jokowi geram banyak pejabat suka terbitkan aturan tidak jelas

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram masih banyak birokrasi yang menerbitkan regulasi yang tidak jelas. Regulasi tersebut kerap membebankan masyarakat dan dunia usaha.

"Semua kementerian, gubernur, bupati, wali kota, pangkas itu yang namanya regulasi, aturan perizinan, persyaratan yang memberikan beban ke masyarakat dan dunia usaha yang menjadikan negara ini tidak efisien," tegas Jokowi saat membuka acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2017 dan Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Ke-12 serta Peluncuran Aplikasi e-LHKPN di Hotel Bidakara, Pancoran, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (11/12).

Selain menyulitkan masyarakat dan dunia usaha, regulasi kerap dijadikan lahan basah oleh pejabat birokrasi tertentu. Pejabat terkait menjadikan regulasi sebagai objek transaksi dan alat pemerasan.

"Banyak yang suka menerbitkan aturan tidak jelas menggunakan bahasa abu-abu. Kalau nanti minta surat klarifikasi, surat klarifikasi pun bisa jadi objek transaksi artinya regulasi, aturan perizinan sekarang potensial jadi alat pemerasan alat untuk transaksi," ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengingatkan kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah jangan menghabiskan energi untuk membuat regulasi yang tidak jelas. Regulasi yang sudah ada namun menyulitkan masyarakat dan dunia usaha harus segera dipangkas.

"Nanti mau saya buat lomba siapa yang bisa mangkas peraturan-peraturan saya beri hadiah," sambungnya.

Jokowi juga menegaskan, jangan ada lagi tindakan pemerasan dan pemungutan liar di jajaran birokrasi. Perilaku tersebut harus segera dihentikan dan tidak boleh dibiarkan terjadi.

"Saya kira cara-cara seperti ini tidak boleh kita teruskan, tidak boleh kita biarkan, dan jangan lagi diberi kesempatan," ucapnya.

Menutup sambutannya, Jokowi meminta birokrasi mengedepankan transparansi dan kecepatan dalam pelayanan publik. Sistem pelayanan ini nantinya akan disejalankan dengan perpres penerapan e-budgetin e-planning, e-procurement yang terintegrasi. "Perpres ini untuk memperkecil ruang korupsi sistematis," tuntasnya.