Jokowi diminta selesaikan gaduh di kabinet & perdamaian di Palestina

Merdeka.com - Pengurus Forum Doktor Ilmu Politik-Universitas Indonesia (FDIP-UI) menyambangi Istana Negara untuk menemui Presiden Joko Widodo. Selama kurang lebih satu jam, pertemuan antara FDIP-UI dan Presiden Jokowi membahas tentang persoalan penyimpangan pelaksanaan visi bangsa yang terjadi selama ini.

Ketua umum FDIP-UI, Freddy Ndolu mengatakan, kehadiran FDIP-UI pada pagi hari ini dalam rangka menyamakan persepsi antara hasil kajian FDIP-UI dengan persepsi Presiden Jokowi. Dalam hal ini, kata dia, visi bangsa yang tercakup dalam lima sila pancasila dinilai belum direalisasikan secara optimal sehingga memicu munculnya kegaduhan baik di internal kabinet maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

"Kami berkesimpulan visi bangsa yang dibangun sejak awal oleh founding fathers terjadi sebuah penyimpangan atau deviasi. Hasil dialog tadi presiden sependapat dengan kami," kata Freddy dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (28/3).

Freddy mengambil salah satu contoh pertikaian Israel dan Palestina yang hingga saat ini belum bisa diselesaikan. Padahal Indonesia salah satu negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Pada 6-7 Maret lalu 56 negara yang tergabung dalam OKI menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Kompleks Senayan.

Dalam Konferensi tersebut, kata Freddy terjadi kesepakatan untuk mendamaikan dua negara tersebut. Namun hingga saat ini Indonesia belum bisa membuka komunikasi dengan pihak Israel.

"Harus bisa bangun komunikasi. Dari kacamata ilmu politik pasti bisa. Indonesia punya peluang untuk berkomunikasi dengan siapa pun, pancasila lho," tegas Freddy.

Selain persoalan Israel-Palestina, Freddy juga menyebut kegaduhan politik yang terjadi dalam ruang gerak partai politik. Menurutnya, kegaduhan tersebut tidak hanya pada apsek prilaku kader melainkan sudah berimbas pada visi bangsa yang seharusnya dijaga. Kendati demikian, Freddy enggan menjelaskan secara detail prilaku kader partai mana yang mengganggu visi bangsa.

"Ini sudah mengganggu visi bersama," tandasnya.