Jokowi diminta nonaktifkan Komjen Budi agar tak ganggu proses hukum

Merdeka.com - Puluhan orang yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Polri menggelar demonstrasi di depan Istana Negara. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan.

Tibiko Zabar, sebagai anggota koalisi sekaligus media campaign ICW mengatakan, tuntutan yang mereka suarakan ialah pencabutan pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri oleh PresidenJoko Widodo.

"Mencabut pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri," kata Tibikor saat orasi di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/1).

Selain itu, para demonstran juga menuntut agar Budi Gunawan dinonaktifkan sebagai Kalemdikpol. Sebab dengan penonaktifan itu, proses hukum dapat berjalan baik dan tidak mengganggu institusi Polri.

Para demonstran yang merupakan gabungan dari sejumlah LSM itu juga menyampaikan agar Presiden melibatkan KPK dan PPATK dalam penentuan calon Kapolri.

"Agar Presiden dapat memilih calon yang berintegritas dan bersih dari korupsi," tambahnya.

Bahkan dalam orasinya, Tibiko menegaskan agar Presiden Jokowi mengabaikan desakan sejumlah partai politik untuk melantik Budi Gunawan.

"Mengabaikan desakan Parpol yang menjarah hak prerogatif Presiden dalam menentukan calon Kapolri," pungkasnya.

Selain diisi dengan orasi, aksi itu juga memiliki agenda penyerahan 31 petisi yang ditandatangani secara online melalui www.change.org, kepada Presiden Jokowi. Petisi online itu menggunakan tanggar alias tanda pagar "tarikbudi".