Merdeka.com - Raja dan sultan se-Indonesia melakukan audiensi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (4/1). Salah satu peserta audiensi, Raja Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Brak Lampung SPDB Pangeran Edward Syah Pernong menyampaikan tiga hal kepada Presiden Jokowi.

Pertama, Edward Syah Pernong menginginkan keraton dilibatkan dalam unit kerja Presiden. Menurut dia, keraton perlu dilibatkan dalam unit tersebut sehingga bisa memberikan kontribusi pada pembangunan nasional.

"Secara jangka pendek, kami ingin keterlibatan keraton ini secara nyata implementasinya dan interaksinya, ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan ini," ungkap dia

Secara jangka sedang, Edward Syah Pernong menginginkan keraton ikut dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompida). Mantan Kapolda Lampung itu mengatakan, keraton adalah milik rakyat sehingga perlu berkontribusi untuk rakyat di masing-masing daerahnya.

"Kami menginginkan unsur-unsur keraton ini raja, yang punya rakyat, yang punya sejarah ikut dalam Forkopimda sehingga ikut menentukan pembangunan di daerahnya masing-masing," ucapnya.

Sementara secara jangka panjang, Edward Syah Pernong mengharapkan adanya undang-undang yang memproteksi keraton. Banyak peristiwa, kata dia, yang membuktikan keraton dizalimi, termasuk dizalimi unsur pemerintah. Oleh karena itu, penting kiranya digodok undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap keraton sehingga tidak ada tindakan sewenang-wenang dari pihak tertentu.

"Kami ingin kerajaan nusantara ada UU proteksi yang memberikan perlindungan kepada kerajaan-kerajaan, memberikan perlindungan kepada pemimpin informal sehingga kebijakan-kebijakan yang ada dilandasi kebijakan yang berkebudayaan," kata dia.

"Ini tidak akan bisa tercapai kalau tidak ada kebijakan dari yang mulia Bapak Presiden," ucap dia.

Terpisah, Panglima Kesultanan Tidore, Muhammad Ali Alting meminta kepada Presiden Jokowi agar memperhatikan keberadaan kesultanan di nusantara.

"Tolong melihat kesultanan kesultanan se-Nusantara, karena jasa kesultanan terhadap sebuah republik ini terlalu besar," ujarnya.