Jokowi diminta instruksikan menteri punya program perlindungan anak
Merdeka.com - Indonesia saat ini menghadapi tantangan perlindungan anak yang cukup besar dan terjal. Betapa tidak, walau kita sudah mempunyai UU Perlindungan Anak sejak 2002 dan mempunyai kementerian serta berbagai lembaga yang fokus terhadap anak, tingkat kekerasan terhadap anak semakin meningkat dan mengkhawatirkan.
Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris yang salah satu lingkup tugasnya perlindungan anak mengatakan, pemerintah harus punya terobosan untuk merevolusi mental masyarakat bahwa kekerasan terhadap anak adalah kejahatan luar biasa.
"Ini (revolusi mental) pekerjaan besar dan hanya presiden yang bisa merealisasikannya. Saya sarankan Pak Jokowi keluarkan Inpres yang memerintahkan semua K/L (kementerian/lembaga) punya program perlindungan anak," ujar Fahira di Jakarta.
Fahira mengungkapkan saat ini pengetahuan masyarakat terhadap regulasi terkait perlindungan anak sangat minim. Oleh karena itu harus ada gerakan nasional perlindungan anak yang langsung dikomandoi oleh presiden. Kampanye dan program perlindungan anak yang masif diyakini mampu menurunkan angka kekerasan terhadap anak.
"Agar ini jadi gerakan bersama, semua K/L diwajibkan punya program perlindungan anak di Renstra-nya masing-masing," saran senator asal Jakarta ini.
Fahira mencontohkan misalnya Kementerian Agama punya program penyuluhan UU Perlindungan Anak bagi pasangan yang akan menikah. Kementerian Kesehatan punya program puskesmas ramah anak, Kemdikbud punya kebijakan menjadikan semua sekolah di Indonesia menjadi sekolah ramah anak. Atau Kominfo dan KPI yang punya kebijakan tegas membersihkan layar kaca kita dari tayangan sampah yang merusak anak-anak.
Kementerian yang sebenarnya tidak terkait erat dengan perlindungan anak juga bisa berinovasi. Misalnya Kementerian PPN/Bappenas yang tiap tahun menggelar musrenbangnas mewajibkan pemerintah daerah melibatkan anak-anak di setiap tahapan rencana pembangunan mulai dari tingkat desa hingga provinsi bahkan nasional untuk dimintai pendapat dan aspirasinya.
"Anak-anak ini juga punya hak juga dalam menentukan wajah kota atau daerah yang mereka tempati. Mereka harus ditanya fasilitas apa saja yg mereka butuhkan untuk mendukung tumbuh kembang mereka.Indonesia ini bukan hanya milik kita orang-orang dewasa.," tukas Fahira.
Menurut Fahira, walau pemerintahan sudah silih berganti tetapi keberpihakan negara terhadap perlindungan anak belum maksimal terutama dari sisi penganggaran.
"Saya sedih melihat anggaran KPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) yang begitu minim bahkan lebih kecil dari anggaran direktorat jenderal salah satu kementerian. Harusnya kementerian ini bisa jadi leading perlindungan anak, tetapi saya lihat perannya masih sebatas mengkoordinasi saja. KPPPA itu kementerian masa depan tapi anggarannya masih masa lalu," ungkap Fahira.
Fahira berharap Presiden Jokowi juga menjadikan perlindungan anak sebagai salah satu prioritas utama program pemerintahannya dan bersedia menginstruksikan semua K/L agar mempunyai program dan kampanye perlindungan anak," tutupnya.
(mdk/war)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Untuk menjadi negara maju tak cuma mengedepankan kecerdasan sumber daya manusianya saja.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah mendistribusikan alat USG kepada 10 ribu puskesmas di seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaAyu, salah seorang penerima bantuan, mengaku bersyukur atas bantuan pangan yang diberikan pemerintah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
RAPBN 2025 harus memperhatikan program presiden terpilih 2024-2029.
Baca SelengkapnyaSejak tahun 2015, nasabah yang memanfaatkan program Mekaar sudah tembus 15 juta nasabah pada tahun 2024.
Baca SelengkapnyaTerkait lonjakan harga beras, Jokowi meminta Bulog untuk mempercepat penyaluran beras beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pangan (SPHP).
Baca SelengkapnyaUsulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca Selengkapnya