Jokowi diminta dengar aspirasi publik soal Jaksa Agung

Merdeka.com - Isu reshuffle kabinet belakangan santer terdengar. Salah satu yang diisukan terancam dicopot adalah Jaksa Agung HM Prasetyo.

Ahli hukum dan pengajar Universitas Indonesia (UI) Akhiar Salmi mengatakan, Presiden Jokowi harus memperhatikan aspirasi masyarakat soal reshuffle, salah satunya soal posisi Jaksa Agung.

"Aspirasi masyarakat itu bisa menjadi alat ukur, selain penilaian yang dilakukan oleh tim presiden terhadap seluruh kinerja menteri. Jadi, meski subjektif, namun jika mayoritas masyarakat berpendapat perlunya Jaksa Agung diganti, itu mencerminkan pandangan umum," kata Akhiar, Jumat (8/1).

Secara pribadi, dirinya menginginkan agar Kejagung dan Kemenkum HAM diisi oleh dari kalangan profesional yang terbebas dari kepentingan politik parpol.

"Atau figur yang secara rekam jejak sudah menunjukkan kepemimpinannya hanya untuk kepentingan bangsa," ujarnya.

Ia menilai sosok Jaksa Agung HM Prasetyo selalu dikaitkan dengan Partai NasDem. Dengan begitu publik bisa menilai yang bersangkutan tidak bebas dari kepentingan politik dan akan mempengaruhi tindakan dan keputusannya.

Pengamat hukum Margarito Kamis mengatakan, yang menilai merah atau rendah kinerja Jaksa Agung adalah pemerintah sendiri dalam hal ini hasil evaluasi Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. "Jadi jika Jaksa Agung tak diganti malah menimbulkan pertanyaan," katanya.

Margarito menyatakan reshuffle adalah hak prerogatif Presiden, tapi hak itu harus dijalankan Presiden demi kepentingan rakyat. Ia mengatakan tak ada alasan Jaksa Agung dipertahankan Presiden.

"Malah bisa menjadi hambatan bagi pemerintah ke depan," jelasnya.

Diketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi baru-baru ini merilis hasil penilaian akuntabilitas dan kinerja lembaga negara. Dari 77 lembaga negara/pemerintah, Kejaksaan Agung memiliki kinerja dan akuntabilitas yang terburuk (peringkat 77). (mdk/ang)