Jokowi didesak ambil alih pengelolaan air dari Aetra dan Palyja

Merdeka.com - Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mendesak Presiden Jokowi dan Pemprov DKI Jakarta untuk segera mengambil alih pengelolaan air dari pihak PT Palyja dan PT Aetra yang sejak tahun 1997 menguasai air di wilayah Jakarta Utara. Permintaan ini termaktub dalam tujuh poin, yang intinya agar pemerintah segera membentuk tim transisi untuk membuat kebijakan yang pro-rakyat dalam pengelolaan air.

"Kami meminta Presiden Jokowi dan Pemprov segera mengambil alih pengelolaan air dari pihak swasta untuk kembali dikelola oleh negara," ujar Arif Maulana dari LBH di Gedung LBH, Jl Diponegoro, Menteng, Jakpus, Rabu (25/3).

Permintaan KMMSAJ itu diperkuat setelah PN Jakpus memenangkan gugatan perkara Nomor 527/PDT.G/2012/PN.JKT.PST yang diputus Selasa (24/3) malam kemarin.

Anggota LBH lainnya, Aliza, menerangkan, dasar gugatan dan penolakan KMMSAJ adalah berangkat dari ketidakadilan dan ketidakmerataan pengelolaan air terutama bagi perempuan di wilayah Jakarta Utara. Menurut Aliza, air adalah hak asasi manusia dan hak perempuan. Pihak swasta yang selama ini mengelola air hanya mementingkan keuntungan dan melayani kebutuhan kaum menengah ke atas.

"Inti penolakan kami yaitu bahwa air adalah hak asasi manusia dan hak perempuan. Konstitusi kita menjelaskan secara detail. Selama ini air dikelola hanya untuk melayani kaum menengah ke atas saja. Pengelolaan air tidak melibatkan perempuan yang selama ini bergelut dengan penderitaan karena kekurangan air," ujarnya.

Tambah Arif, keputusan PN Jakpus kemarin harus menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil alih pengelolaan air di wilayah Jakut. Jika nantinya pihak tergugat mengajukan banding, pemerintah dinilai sebagai anti-nasionalisasi dan melanggar konstitusi.

"Keputusan PN Jakpus ini jadi dasar bagi Pemprov DKI untuk mengambil alih pengelolaan air. Kami menantang para pemimpin, jika Jokowi dan Pemprov satu semangat dengan tergugat mau ajukan banding, itu Jokowi anti nasionalisasi dan langgar konstitusi," pungkas Arif.