Jokowi: Dicabut saja Perda yang bermasalah!
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku geram ketika mendapat laporan ada 3.000 Peraturan Daerah yang bermasalah di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Dia pun menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk segera membereskan masalah tersebut tahun ini.
"Kepala saya pusing dapat laporan begitu terus. Sudah nggak usah dipikir, dicabut saja Perda yang bermasalah," katanya saat memberikan sambutan pembukaan Konferensi Forum Rektor Indonesia di UNY, Jumat (29/1).
Dia menegaskan Mendagri tidak melakukan melakukan kajian-kajian. Sebab kajian biasanya membutuhkan waktu yang lama. Dalam setahun mungkin hanya bisa mengkaji 15 Perda yang bermasalah.
"Tidak perlu dikaji-kaji lagi pak Menteri ya, cabut saja. Jangan bikin rakyat makin susah gara-gara peraturan yang tumpang tindih dan kadang berlawanan dengan peraturan lainnya. Saya yakin pak Menteri bisa selesaikan tahun ini ya?" ungkap Jokowi.
Tidak hanya peraturan daerah saja, di tingkat kementerian Jokowi juga mengaku pusing dengan terlalu banyaknya peraturan. Sedikitnya ada 42ribu peraturan di kementerian yang membuat gerak pemerintah menjadi lamban dan tidak lincah.
"Di era persaingan ketat dengan negara lain, kita harusnya gesit lincah, tapi faktanya malah ruwet. 42ribu regulasi di kementerian. Kenapa kita itu senang banget bikin peraturan? Malah bikin lamban," pungkasnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi meminta pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaBantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca Selengkapnya"Kekeringan panjang, hujan yang juga terus menerus sehingga menyebabkan banyak gagal panen," kata presiden.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca Selengkapnya