Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam memberikan sanksi kepada kepala daerah yang serapan anggarannya rendah. Menteri Dalam Negeri juga diperintahkan untuk mengawasi para kepala daerah.

"Bapak presiden minta supaya Mendagri menerapkan reward and punishment kepada daerah yang tidak ataupun serapannya rendah. Yaitu dengan tak memberikan DAK (Dana Alokasi Khusus) kemudian potong insentif, kalau perlu uang tak ditransfer secara cash," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana, Jakarta, Rabu (2/9).

Hari ini, Presiden Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna dengan topik utama mengenai usulan kebijakan dan penyederhanaan peraturan dari para menteri koordinator dalam rangka penguatan ekonomi nasional. Presiden ingin agar roda ekonomi dapat tumbuh secara cepat.

"Bahkan besok akan dilanjutkan rapat maraton tiga hari di Istana Bogor untuk menyelesaikan berbagai persoalan termasuk ada 154 Undang-Undang yang akan disempurnakan termasuk berbagai hal," ujar Pramono.

Selain itu, Pramono menambahkan, presiden selalu mengingatkan agar serapan daerah yang awalnya sangat rendah bisa meningkat.

"Intinya, rapat tindak lanjuti kita akan lakukan rapat terbatas mulai besok ada juga TPA, mudah-mudahan 154 aturan yang jadi barrier bisa diurai," tandasnya.