Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pengadaan alat utama sistem pertahanan (Alutsista) dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sehingga tak ada lagi toleransi terhadap praktik korupsi dan mark up.

"Dan saya peringatkan juga bahwa alutsista ini dibeli dari uang rakyat untuk bisa digunakan TNI dalam melindungi rakyat, melindungi bangsa, melindungi negara dari segala bentuk ancaman yang ada," kata Jokowi dalam pengantar Rapat Terbatas membahas Kebijakan Pengadaan Alutsista di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (26/7).

Jokowi mengingatkan proses pengadaan alutsista harus dimulai dari interaksi antara pemerintah dengan pemerintah negara lain yang bekerjasama dalam pengadaan alutsista bagi TNI.

"Artinya, G to G dan saya ingin dalam pengadaan alutsista ini betul-betul diterapkan prinsip-prinsip transparansi, prinsip-prinsip akuntabilitas. Tidak ada lagi toleransi terhadap praktik-praktik korupsi, praktik mark up," tegasnya.

Dalam arahannya, Jokowi juga mengingatkan pengadaan alutsista dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman yang begitu cepat. Sebab, perubahan zaman yang diiringi dengan pesatnya kemajuan teknologi dapat mempengaruhi corak peperangan di masa mendatang.

Jokowi mengingatkan pemenuhan kebutuhan alutsista harus sejalan dengan penguatan industri Pertahanan Nasional. Saat ini, lanjut dia, Indonesia telah memperoleh tawaran kerjasama alutsista dari banyak negara. Tawaran-tawaran ini antara lain transfer teknologi mulai dari desain bersama yang akan memungkinkan hak cipta atas alutsista baru dimiliki oleh industri nasional sampai dengan relokasi fasilitas produksi dari negara produsen asal alutsista ke Indonesia.

"Tawaran-tawaran tersebut harus dioptimalkan sehingga ada terobosan baru menuju kemandirian, pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan dan terobosan baru tersebut harus mengubah pola belanja alutsista menjadi investasi pertahanan kita," kata Jokowi.

Pengadaan alutsista, lanjut Jokowi, harus memperhatikan pendekatan daur hidup. Dia mencontohkan Indonesia tak boleh lagi membeli alutsista tanpa memperhitungkan biaya daur hidup alutsista selama 20 tahun ke depan.