Merdeka.com - Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi mengaku pasrah dipilih atau tidak oleh Komisi III DPR masuk bursa pimpinan lembaganya. Dia juga tidak terlalu khawatir tentang pengumuman capim yang selalu ditunda-tunda.

"Tidak khawatirlah, saya kan capim. Sekarang semuanya tergantung Komisi III, mau pilih atau tidak memilih. Saya kan capim, saya tidak bisa mempengaruhi," ujar Johan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/11).

Menurut dia, pimpinan KPK wajib mengerti soal hukum. Sehingga tidak masalah apakah para calon pimpinan ini bukan lulusan Sarjana Hukum.

Dia juga menegaskan berdasarkan UU KPK, posisi pimpinan KPK tidak dipersyaratkan untuk dijabat oleh seseorang yang memiliki gelar sarjana hukum.

"Di undang-undang sendiri enggak ada pimpinan KPK harus sarjana hukum yang ada adalah sarjana hukum atau sarjana yang lain," ujarnya.

Diketahui, Panitia Seleksi (Pansel) calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin,(23/11). Dalam rapat tersebut, tim Pansel Capim KPK hanya menyerahkan dokumen-dokumen yang berisi perjalanan sembilan srikandi saat melakukan seleksi calon pimpinan lembaga antirasuah. Sehingga, rapat tersebut berlangsung tak lebih dari setengah jam.

Ketua KPK Destry Damayanti menyerahkan tumpukan dokumen dan sebuah USB ke Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman yang memimpin rapat ini. Sesaat menerima dokumen tersebut, Benny pun langsung memutuskan menyudahi rapat.