Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

JK serahkan SPT pajak tahunan di Wisma Kalla Makassar

JK serahkan SPT pajak tahunan di Wisma Kalla Makassar Wapres Jusuf Kalla di Makassar. ©2016 merdeka.com/mappesona

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengajak semua orang agar lebih disiplin lagi membayar pajak. Karena pada akhirnya pajak yang dibayarkan itu juga nantinya akan kembali lagi ke pembayar pajak atau rakyat.

Hal ini disampaikan usai menyerahkan SPT Tahunannya ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah Sulsel Sulbar dan Sultra yang digelar di Wisma Kalla, Makassar, Jumat (4/3).

"Pajak di saat ekonomi lemah tentu tidak setinggi yang diharapkan saat ekonomi lagi membaik olehnya perlu disiplin lebih tinggi lagi," kata JK.

Dia menyampaikan pedoman lama soal pajak. Katanya negara yang kuat harus punya pemerintahan dan tentara yang kuat pula. Untuk membiaya pemerintahan dan tentaranya, negara harus punya uang. Untuk dapat uang, rakyat harus bayar pajak, untuk bayar pajak, rakyat harus berusaha, untuk rakyat bisa berusaha maka pemerintah harus beri fasilitas. Untuk beri fasilitas maka pemerintah harus ada uang, jadi itu akan berputar terus.

"Seperti itulah hubungan pajak dengan negara, saling ketergantungan," kata Jusuf Kalla.

Di lain sisi, lanjutnya, pemerintah tentu juga akan terus memperbaiki sistem pajak seperti teknis Informasi Teknologi (IT) seperti yang dicontohkan tadi yakni bayar pajak dengan sangat mudah melalui metode pembayaran e-filing.

Tapi, imbuhnya, dibandingkan negara lain seperti Malaysia dan Thailand, maka Indonesia masih tertinggal dari sisi informasi teknologi (IT). Olehnya beberapa tahun ke depan akan dilakukan modernisasi lagi, sehingga semua transaksi bisa diketahui dan para wajib pajak bisa langsung tahu berapa nilai pajaknya yang harus dibayarkan.

Lebih jauh dijelaskan, pada masa tahun tahun 1970-1980-an, fungsi penerimaan pajak itu nomor dua. Pendapatan negara yang paling besar itu dari minyak. Tapi kini saat negara makin besar kebutuhannya, lalu penerimaan dari minyak makin kecil penghasilannya maka peran pajak makin penting. Karena itu di APBN kita saat ini, pendapatan dari penerimaan pajak itu sebesar 76 persen dari seluruh pendapatan.

Dengan demikian, kata JK, kekuatan negara sangat tergantung dari kemampuan anggarannya dan anggaran sangat tergantung kepada penerimaan pajak.

(mdk/cob)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kompak! Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf & Sejumlah Menteri Lapor SPT Pajak Bersama di Istana

Kompak! Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf & Sejumlah Menteri Lapor SPT Pajak Bersama di Istana

Penyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu

Baca Selengkapnya
Ditjen Pajak Kirim Surat Cinta Via Email ke 25 Juta Wajib Pajak, Begini Isinya

Ditjen Pajak Kirim Surat Cinta Via Email ke 25 Juta Wajib Pajak, Begini Isinya

Masyarakat diminta cermat bila menerima surat cinta terkait pembayaran pajak. Pasalnya, Ditjen Pajak tak ingin wajib pajak tertipu oleh modus penipuan.

Baca Selengkapnya
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun

Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun

Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.

Baca Selengkapnya
Pajak Digital Sumbang Rp17 Triliun ke Pendapatan Negara Hingga Januari 2024

Pajak Digital Sumbang Rp17 Triliun ke Pendapatan Negara Hingga Januari 2024

Angka penerimaan pajak ini kemudian meningkat hingga Rp6,76 triliun pada tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Besaran Pajak Aset Kripto Diminta untuk Ditinjau Ulang, Ini Sederet Alasannya

Besaran Pajak Aset Kripto Diminta untuk Ditinjau Ulang, Ini Sederet Alasannya

Saat ini terdapat berbagai jenis pajak aset kripto yang dikenakan di Indonesia, yaitu pajak penghasilan (PPh), PPN dan pajak tambahan.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK

Presiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK

Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.

Baca Selengkapnya
OJK Beri Sanksi 89 Lembaga Jasa Keuangan, Kenapa?

OJK Beri Sanksi 89 Lembaga Jasa Keuangan, Kenapa?

Per Februari 2024 aset industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) mencapai Rp 1.130,05 triliun atau naik 2,08 persen secara tahunan (yoy).

Baca Selengkapnya
Sempat Diisukan Renggang, Begini Momen Akrab Jokowi & Menteri Basuki Saat Resmikan Proyek Infrastrukur di Makassar

Sempat Diisukan Renggang, Begini Momen Akrab Jokowi & Menteri Basuki Saat Resmikan Proyek Infrastrukur di Makassar

Saat peresmian, Jokowi menekankan pentingnya sistem pengelolaan air limbah cair.

Baca Selengkapnya