JK sebut pemerintah bersama MUI akan buat kode etik mubalig

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berencana membuat kode etik mubalig. Hal ini dilakukan untuk menjaga keutuhan umat dan bangsa.

"Nanti MUI dan pemerintah membentuk atau membuat etika kode etik apa yang harusnya dilakukan (mubalig)," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Selatan, Jumat (25/5).

Kode etik ini akan mengatur para mubalig saat memberikan ceramah di masjid-masjid di tanah air. JK tidak menginginkan mubalig memberikan ceramah kontroversial sehingga memicu pertikaian di antara umat.

"Sama dengan dokter lah, sama dengan wartawan, silakan menulis tapi ada kode etiknya, silakan mengkritik orang tapi caranya (baik), itu yang kita harapkan. Jangan memecah belah bangsa, jangan seenaknya menghakimi orang," sambungnya.

JK menambahkan, pemerintah juga tidak akan membiarkan para mubalig memanfaatkan masjid sebagai tempat pertarungan politik.

"Kalau dibiarin melakukan apa saja, sembarang apalagi dengan ilmu yang tak terlalu dalam tentunya bisa memecah belah bangsa ini. Memakai masjid sebagai tempat pertarungan politik, tentu kita tidak inginkan," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin mengungkapkan lembaganya akan mensertifikasi penceramah agama di tanah air. Upaya ini dilakukan untuk memberikan legitimasi kepada penceramah.

"MUI akan buat sertifikasi, memberikan sertifikat kepada para mubalig-mubalig itu," kata Ma'ruf di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/5).

Ma'ruf meyakini sertifikasi tersebut dapat memberikan perlindungan kepada penceramah. Selain itu juga untuk memastikan kepada publik bahwa penceramah terkait tidak bermasalah.

"Ini untuk melegitimasi bahwa mubalig ini bagus dan tidak bermasalah," jelas dia.