JK: Reformasi telah mengubah 3 hak pokok di Indonesia

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia berjalan seiring dengan adanya reformasi tahun 1998. Reformasi menurut JK sudah mengubah 3 hal mendasar di Indonesia.

"Reformasi Indonesia tahun 98 merubah tiga hal pokok," kata JK di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (8/12).

Reformasi, lanjut JK, mengubah sistem pemerintahan di Indonesia yang semula otoriter di bawah kendali Presiden Soeharto menjadi demokrasi terbuka. Yang kedua, lanjut JK, reformasi juga mengubah sistem pemerintahan yang sentralistis menjadi sistem pemerintahan desentralistis.

"Jadi titik pusat menjadi titik pentingnya di daerah-daerah," ucal JK.

Refomasi pun mengubah jangkauan media yang semula dikontrol penuh oleh pemerintah menjadi sangat terbuka. "Itu tiga hal yang mengubah politik Indonesia," imbuh JK.

Lebih lanjut JK menilai, pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia selama masa setelah reformasi, patut disyukuri lantaran tidak ada gejolak yang berlebihan. JK pun membandingkan kondisi pesta demokrasi di Indonesia dengan beberapa negara lain yang pernah ia kunjungi saat menjadi observer.

"Sebelum saya kembali jadi wakil presiden, saya juga jadi observer chief of observer Ajerbaizan. Saya bersama 10 anggota parlemen Pakistan. Pada saat pemilu, malam kita evaluasi, teman saya dari Pakistan mau pulang besok," cerita JK.

JK melanjutkan, koleganya saat itu yang berasal dari Pakistan sempat merasa bosan dengan kondisi pesta demokrasi yang damai.

"Kata dia boring election because nothing happen. Because no bom, no gun, no fatal problem. Itu yang terjadi di Indonesia. Beberapa demonstrasi memang ada. Saya harap ini jadi bagian yang baik bahwa demokrasi di Indonesia dapat dijaga tanpa konflik," tutup JK. (mdk/hhw)