JK: Penerima beasiswa LPDP utang ke negara, bayar pakai prestasi

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberi pembekalan kepada 128 penerima beasiswa S2 dan S3 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). JK mengatakan, penerima beasiswa berutang pada negara dan wajib membayarnya.

Namun, pembayaran yang diharapkan negara bukan bentuk uang, melainkan sejumlah prestasi yang bisa mengharumkan nama bangsa di dunia internasional.

"Anda berutang kepada negara. Anda bayarnya bukan dengan uang tapi prestasi, daya saing, kemampuan, produktivitas," kata JK, di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (4/8).

Untuk memberangkatkan satu orang penerima beasiswa, lanjut JK, pemerintah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, bahkan setara dengan gaji seorang wakil presiden.

"Setiap bulan dibiayai negara kurang lebih Rp 40 juta, apabila dihitung sederhana saja, saya enggak bisa makan lagi karena gaji Wapres hanya Rp 40 juta per bulan, maka Anda sama dengan gaji Wapres maka harus bekerja keras," ujar dia.

Menurut JK, penerima beasiswa merupakan orang-orang pilihan. Prestasi yang dicetak semasa mengecap pendidikan melalui jalur beasiswa sudah dinanti banyak pihak.

"Nilai A sudah ditunggu konsultan, nilai B manager, nilai C jadi pemimpin perusahaan sendiri. Saya tidak menyarankan Anda dapat nilai C," ucap JK.

Dari 128 penerima beasiswa, sebanyak 73 penerima beasiswa adalah perempuan, sementara sisanya sebantak 55 orang adalah laki-laki.

Komposisi ini, lanjut JK, menunjukkan kesetaraan gender dan kesempatan belajar yang sama antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, penerima beasiswa ini tidak terikat oleh urusan dinas dengan instansi pemerintah mana pun.

"Kalau tamat diminta kerja di Microsoft, Google, silakan. Dengan itu Anda kembali ke Indonesia lebih hebat lagi karena itu tidak ada ikatan dinasnya, national interest namanya," imbuh JK.

JK juga berpesan agar para penerima beasiswa mampu beradaptasi dengan berbagai kultur budaya. JK tidak ingin penerima beasiswa hanya bergaul dengan sesama orang Melayu di luar negeri. Bahkan, JK meminta para penerima beasiswa untuk mampu beradaptasi dengan sektor industri di luar negeri.

"Jangan hanya berkelompok dengan Melayu, kalau bisa dengan kelompok mahasiswa lain atau bekerja sampingan dengan industri yang ada," tutup JK. (mdk/dan)