JK: Pelemahan KPK terjadi dari dalam
Merdeka.com - Sejak kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri, yang diawali karena penetapan status tersangka oleh KPK kepada calon Kapolri, Komjen Budi Gunawan, indikasi pelemahan terhadap lembaga anti rasuah tersebut terus bermunculan.
Puncaknya, sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan Komjen Budi Gunawan terhadap KPK. Hakim Sarpin menyatakan penetapan Komjen BG sebagai tersangka oleh KPK tidak sah secara hukum.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) justru melihat pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) muncul dari internal KPK sendiri.
"KPK bisa melemah adalah faktor dari dalam. Kalau ini faktor dari dalam, karena itulah Anda tahu semua ceritanyalah. Cerita Rumah Kaca lah, apalah, macam-macam lah, faktor politik lah," ujar JK di Istana Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (3/3).
Terkait dengan pernyataan Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki yang mengakui kekalahan KPK setelah kasus Komjen Budi Gunawan yang ditangani KPK secara resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung), JK mengatakan, hal tersebut bukan menunjukkan siapa kalah, siapa menang, melainkan bentuk ketaatan terhadap hukum.
"Saya kira bukan kalah menang. Siapa kalah menang? Kalau hukum mengatakan itu ada kalah menang, nggak? Nggak kan. Karena itu keputusan pengadilan. Bukan dikalahkan. Ya dibenarkan. Kalau pengadilan itu bukan dikalahkan, dibenarkan bahwa ini yang benar dan ini tidak benar. Ini masalah hukum saja. Bukan kalah-benar, bukan pertarungan kan," ucap JK.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes
Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaDewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan
Meski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.
Baca SelengkapnyaKPK Cegah 7 Orang ke Luar Negeri Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Dinas DPR RI
Terhadap ketujuh orang tersebut dicegah untuk enam bulan pertama hingga bulan Juli 2024 mendatang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaPj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaPejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono
Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla: Tidak Ada Partai Mau Jadi Oposisi, di Luar Pemerintah adalah Kecelakaan
JK mengatakan, partai politik didirikan sebagai kendaraan politik untuk mendapatkan kekuasaan dan kewenangan.
Baca SelengkapnyaTak Penuhi Rasa Keadilan, KPK Banding Atas Vonis Eks Komisaris Wika Beton
Hakim kemudian menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap terdakwa.
Baca SelengkapnyaJK: Seorang Pejabat Bukan Hanya Presiden Kalau Langgar Sumpah, Kena Sanksi dari Allah dan UUD 1945
Jusuf Kalla mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik
Baca Selengkapnya