Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

JK minta pengusaha bayar pajak dan tak keluhkan infrastruktur

JK minta pengusaha bayar pajak dan tak keluhkan infrastruktur Wakil Presiden Jusuf Kalla. ©2013 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta para pengusaha taat membayar pajak. Dia juga meminta para wiraswasta itu tidak selalu mengeluh kepada pemerintah ihwal infrastruktur.

"Apapun usaha Anda, ya ada yang milik pemerintah, yaitu dari pajak," kata JK, sapaan Jusuf Kalla, dalam sambutan membuka Munas Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ke-VII, di The Trans Luxury Hotel Bandung, Senin (23/11).

JK mengklaim pemerintahannya bersama Presiden Joko Widodo sudah memberikan banyak insentif kemudahan. Dia berharap dengan rangsangan itu para pengusaha tidak lalai membayar pajak.

"Jangan sukanya hanya marah tak ada infrastruktur jalan, protes bunga (bank) tinggi, tak ada pelabuhan, dan sebagainya. Tapi jadilah pembayar pajak. Karena pajak yang dibayar akan kembali ke Anda juga," ucap JK.

JK juga menyampaikan pengusaha harus bisa berkolaborasi dengan pemerintah. Tak kecuali pada calon pemimpin Kadin yang akan mengemban amanah periode 2015-2020.

"Kadin nantinya bisa mengedepankan pimpinan yang mendorong kerjasama. Karena itu kita hadir di sini untuk dapat bekerjasama dan kooperatif," ucap JK.

(mdk/ary)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Bagi-Bagi Bantuan Pangan di Jawa Tengah Hari Ini

Jokowi Bagi-Bagi Bantuan Pangan di Jawa Tengah Hari Ini

Selain bagi-bagi bantuan pangan, Jokowi akan meninjau dan meresmikan infrastruktur di Jawa Tengah.

Baca Selengkapnya
Jokowi Alokasikan Rp422,7 Triliun untuk Bangun Infrastruktur di 2024

Jokowi Alokasikan Rp422,7 Triliun untuk Bangun Infrastruktur di 2024

Anggaran infrastruktur ini juga akan digunakan untuk membangun infrastruktur di IKN Nusantara.

Baca Selengkapnya
Charta Politika: 76,3% Responden Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi, Alasan Utama Pembangunan Infrastruktur

Charta Politika: 76,3% Responden Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi, Alasan Utama Pembangunan Infrastruktur

Charta Politika menilai kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tergolong baik

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Habiskan Biaya Rp561 Miliar, Ini 10 Ruas Jalan dan 1 Jembatan di Kaltim yang Diresmikan Jokowi

Habiskan Biaya Rp561 Miliar, Ini 10 Ruas Jalan dan 1 Jembatan di Kaltim yang Diresmikan Jokowi

Jokowi mengatakan pembangunan 10 ruas jalan dan 1 jembatan dengan total panjang 50,9 kilometer telah diselesaikan

Baca Selengkapnya
Perusahaan yang Bantu Hijaukan IKN Bisa Dapat Pengurangan Pajak 200 Persen

Perusahaan yang Bantu Hijaukan IKN Bisa Dapat Pengurangan Pajak 200 Persen

Otorita IKN Nusantara akan membangun kawasan hijau atau lindung seluas 177 ribu hektare.

Baca Selengkapnya
Menguak Jejak Kejayaan Perkebunan Kapuk di Tanah Jawa, Dulu Mampu Memenuhi 85 Persen Kebutuhan Kapuk Dunia

Menguak Jejak Kejayaan Perkebunan Kapuk di Tanah Jawa, Dulu Mampu Memenuhi 85 Persen Kebutuhan Kapuk Dunia

Industri kapuk mengalami kemunduran karena masyarakat lebih suka memakai Kasur dengan bahan dasar busa dan pegas.

Baca Selengkapnya
Kantor LPS di IKN Bernama 'Arthadyaksa', Jokowi: Bermakna Pelindung Harta Nasabah

Kantor LPS di IKN Bernama 'Arthadyaksa', Jokowi: Bermakna Pelindung Harta Nasabah

"Kompleks perkantoran LPS ini bernama Arthadyaksa yang bermakna pelindung nasabah," kata Jokowi

Baca Selengkapnya
Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Jadi Tersangka Suap Proyek Infrastruktur, Langsung Ditahan KPK

Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Jadi Tersangka Suap Proyek Infrastruktur, Langsung Ditahan KPK

Selain Abdul Gani, KPK juga menjerat enam orang lainnya sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.

Baca Selengkapnya