Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta aparat hukum untuk segera menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait aliran dana yang diduga bermuara ke jaringan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). JK tidak ingin hal itu berimbas pada aliran dana ke luar negeri yang digunakan untuk transaksi bisnis.

"Kita harus mencari tahu itu uang untuk apa dari mana, harus jelas juga. Jangan sampai nanti ada transfer ke luar negeri langsung dicurigai juga nanti berbahaya untuk ekonomi kita," ujar JK di Kantornya, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (25/3).

JK mengatakan aparat harus bertindak cepat membekukan rekening-rekening tersebut, sebab PPATK tidak memiliki kewenangan untuk hal itu.

"Tentu kalau PPATK tidak bisa membekukan, yang bisa polisi atau aparat hukum meminta Bank masing-masing. PPATK hanya mencari data, yang membekukan itu ya bank masing-masing," ujarnya.

Meski demikian, JK mengaku belum menerima laporan langsung dari PPATK. JK juga tak heran apabila Australia turut membantu mengusut rekening tersebut karena kejahatan terorisme merupakan kejahatan internasional.

"Tentu, belum dilaporkan saya sendiri belum tahu. tapi itu kan memang jaringan internasional. tentu saling membantu pasti, jumlahnya saya tidak tahu, memang saya baca ada dari Australi, macam-macam. Itu memang jaringan internasional, sejak dulu begitu," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua PPATK Agus Santoso mengatakan, PPATK ditemukan sejumlah rekening mencurigakan yang diduga digunakan untuk jaringan ISIS. rekening-rekening yang ditemukan jumlahnya sekitar Rp 7 miliar.

"Itu jaringan, jaringannya sudah masuk ke bisnis, jualan herbal, jual buku, malah yang bahaya itu kita tengarai masuk ke usaha kimia," kata Agus di acara 'International Conference on Terrorism & ISIS' di Jakarta International (JI) Expo, di Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (23/3).