JK minta anggaran pembangunan pusat dan daerah tak dipisah

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membuka Rapat Kerja Nasional Keuangan Daerah di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat. JK didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Dalam kesempatan tersebut, JK mengatakan perlu kerangka kerja yang jelas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara. "Ini pertemuan kesekian kalinya. Pertemuan dengan semua bupati, gubernur, di Bogor, dan sekarang para pelaksana. Ini menggambarkan pemerintah ingin ada kerangka kerja jelas antara pusat dan daerah untuk kesejahteraan bangsa," kata JK, Kamis (2/6).

JK menambahkan, perlu ada persamaan persepsi antara program pemerintah pusat dengan daerah agar terjadi kesinambungan. Hal ini lantaran program pemerintah pusat mayoritas adalah untuk dilaksanakan di daerah.

Oleh sebab itu, JK meminta agar tidak ada pemisahan anggaran antara program pusat dengan program daerah. "Jangan dibedakan anggaran pusat dan daerah. Anggaran pusat bikin jalan, dan bandara, itu untuk daerah juga tapi pelaksanaannya berbeda. Hampir Rp 1.000 triliun itu pembangunan untuk daerah," tegas JK.

Apabila dalam pelaksanaannya pemerintah pusat dan daerah menghadapi persoalan, maka diharapkan setiap permasalahan tersebut bisa diatasi dengan diskusi, salah satunya melalui forum-forum seperti Rakernas.

Selain itu, pemerintah pusat dan daerah juga harus sama-sama meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur dan industri. "Ada masalah dalam kerangka pembangunan dan ada kesulitan dikelola di daerah perlu diatasi, pelaksanaan daerah tentu juga diatasi, itu makna kita hadir dalam acara ini," tutup JK.