JK minta pemerintah hapus utang PDAM sebesar Rp 4 triliun

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) melibatkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam rapat infrastruktur dan PDAM di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Dalam rapat itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, JK ingin pemerintah menghapus utang PDAM sekitar Rp 4 triliun.

"Rapat itu soal PDAM. Wapres ingin daerah-daerah mana yang ada utang PDAM, dihapus saja utangnya. Toh gimana PDAM bisa untung dengan jual di bawah harga," tutur Ahok, Jumat (3/7).

Ahok melanjutkan, dalam rapat tersebut juga dibahas kerja sama pengelolaan air PDAM oleh pihak swasta. "Pemerintah sudah putuskan kerja sama dengan swasta tetap bisa jalan. Mereka lagi banding yang soal pengelolaan air pam oleh swasta," imbuh Ahok.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah akan menghapus utang dan juga bunga yang ditanggung oleh PDAM.

Basuki menjelaskan, penghapusan tersebut saat ini sudah jalan, dan pemutihan utang ini bukan kali pertama dilakukan pemerintah terhadap PDAM. Pemutihan utang PDAM pernah dilakukan pada saat Jusuf Kalla menjadi Wakil Presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono.

Basuki melanjutkan, Rp 4 triliun merupakan total utang PDAM sampai saat ini, pemutihan tersebut juga akan dilakukan pemerintah secara bertahap. Utang menumpuk yang ditanggung PDAM dikarenakan penetapan tarif yang dilakukan BUMD yang masih rendah.

"Memang kita juga berharap DPRD juga bisa ngerti, misal Jakarta hanya Rp 1.050 per kubik, orang miskin beli Rp 50.000 per kubik. Nah kita tetap tidak naikkan tarif tapi ada pembatasan dong orang miskin 10 kubik, jangan kamu ambil uang itu atas nama orang miskin, lalu jual ke orang miskin lagi. lebih baik jatah disambung ke orang itu," jelas Ahok.