JK: KPK lembaga terhebat, tapi kenapa korupsi belum berhenti?
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai perlu ada peningkatan kualitas kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh sebab itu, dirinya mendukung revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut JK, KPK adalah lembaga pemberantasan korupsi terhebat di dunia. "Begitu hebatnya kerja KPK pemberantasan korupsi kita, yang terhebat di dunia, tahu enggak?" tutur JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (22/6).
Menurut JK, kehebatan kinerja KPK sudah terbukti. Meski demikian, tindakan korupsi tak kunjung musnah dari Indonesia.
"Ada enggak negara yang tangkap 8 menterinya memenjarakan? Ada enggak negara yang menangkap 14 gubernur selama 10 tahun? Tidak ada. Kita yang terhebat. Tapi kenapa korupsi belum berhenti?" ucap JK.
Oleh sebab itu, menurut JK, perlu dilakukan evaluasi, termasuk di dalamnya revisi Undang-Undang KPK untuk menopang kinerja KPK menjadi lebih baik.
"Jadi sesuatu musti dievaluasi. Harus dievaluasi. Terbesar di dunia ini, usaha pemberantasan korupsi oleh KPK, Jaksa Agung, polisi terhebat di dunia," tutup JK.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres
Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Baca SelengkapnyaKejagung dan KPK Dinilai Perlu Koordinasi Bongkar Kasus Korupsi LPEI, Ini Alasannya
KPK telah menaikkan status penanganan kasus korupsi LPEI.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono
Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.
Baca SelengkapnyaRektor Mundur, Kejati Pastikan Kasus Dugaan Korupsi di UNS Tetapi Diselidiki Sambil Tunggu Hasil BPKP
Pemeriksaan BPKP untuk mengaudit, investigasi atau mengetahui berapa besar kerugian.
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah
enurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.
Baca SelengkapnyaDipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaKPK Panggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad jadi Saksi Kasus Korupsi APD Kemenkes
KPK memanggil Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad Al-haddar untuk diperiksa keterkaitannya atas kasus korupsi pengadaan Alat Alat Pelindung Diri (APD) Kemenkes RI
Baca SelengkapnyaKejagung Koordinasi dengan BPK soal Kerugian Negara dari Korupsi Timah
Sejauh ini nilai kerugian negara akibat korupsi tersebut senilai Rp271 triliun.
Baca Selengkapnya