JK dukung konsep Smart City dijalankan di semua kota di Indonesia
Merdeka.com - Perencanaan pembangunan kota yang layak huni dengan konsep 'Smart City' (Kota Cerdas) akan segera dilaksanakan oleh pemerintah. Hari ini, Perusahaan Gas Negara (PGN) bekerjasama dengan Harian Kompas, meluncurkan Indeks Kota Cerdas Indonesia 2015, sebagai parameter utama dari konsep Smart City tersebut.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, konsep Smart City diyakininya sebagai sebuah hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat perkotaan. Sebab, sejumlah aspek kehidupan yang diasosiasikan dengan masyarakat kota, memang memerlukan sejumlah kelengkapan konsep, yang mendukung kegiatan masyarakat kota pada umumnya.
"Bagi kita semua konsep Smart City itulah cita-cita yang harus kita laksanakan, untuk melayani masyarakat di kota. Karena memang pada masa sekarang dan masa yang akan datang, kota akan menjadi lebih padat karena diasosiasikan dengan kehidupan industri, perdagangan dan jasa," kata JK di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/3).
JK memahami, konsep Smart City yang akan diterapkan bagi masing-masing kota pastinya tidak akan selalu sama, karena sejumlah perbedaan yang dimiliki masing-masing kota tersebut.
Dirinya juga mengatakan, nantinya Smart City ini akan menjadi semacam konsep yang akan melengkapi penilaian Adipura, sebagai salah satu aspek yang harus tetap direalisasikan beriringan dengan penerapan Smart City tersebut.
"Tentu ukurannya akan disesuaikan bagi masing-masing kota yang menerapkan. Ini kan baru peningkatan, jadi yang paling baik atau yang paling kuat jeleknya kan yang jadi juara. Tapi tentu ada ukuran-ukurannya," ujar JK.
"Jadi Smart City ini semacam perluasan dari Adipura lah. Sehingga faktor kebersihan dan masalah lingkungan pun pasti tetap ada. Tapi cakupannya juga tentunya lebih luas daripada Adipura itu," pungkasnya.
Acara Indeks Kota Cerdas (Smart City) yang diadakan di Jakarta Convention Center ini, selain dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, turut dihadiri pula oleh sejumlah menteri yang kinerjanya berkaitan dengan program tersebut.
Beberapa dari mereka antara lain Menkominfo Rudi Antara, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri ESDM Sudirman Said, dan 98 walikota dari berbagai daerah.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dampingi Jokowi, Hadi Tjahjanto Tegaskan Tata Ruang IKN Dukung Konsep Smart and Forest City
Hadi meninjau sedikitnya 3 lokasi pengembangan kawasan dan infrastruktur Ibu Kota Nusantara.
Baca SelengkapnyaDua Perusahaan ini Bakal Kembangkan Smart City di IKN
Kedua perusahaan sepakat untuk menjalin kerja sama dalam mengembangkan Smart City di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dugaan Titipan Proyek Bandung Smart City, Empat Anggota DPRD Diperiksa
KPK menetapkan tersangka-tersangka baru dari jajaran eksekutif pemerintah hingga DPRD Bandung.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kementerian PUPR: Bangunan di IKN Cerdas Semua, Bukan Coba-Coba
Pemerintah mengusung konsep kota cerdas atau smart city dalam pembangunan IKN
Baca SelengkapnyaBegini Konsep Kota Besar Masa Depan di Indonesia yang Dijanjikan Gibran
"Kalau enggak ya kotanya jadi bangunan beton semua, dan pasti akan menimbulkan masalah-masalah baru, seperti banjir, polusi, dan lain-lain," kata Gibran.
Baca SelengkapnyaSekda Ema Sumarna dan 4 Anggota DPRD Jadi Tersangka Baru Korupsi CCTV Bandung Smart City
Sekda Ema Sumarna dan 4 Anggota DPRD Jadi Tersangka Baru Korupsi CCTV Bandung Smart City
Baca SelengkapnyaSegera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaPuji Jokowi, AHY: Partai Demokrat Siap Lanjutkan Program Pemerintah
AHY menjelaskan, berbagai program yang digagas oleh Presiden Joko Widodo hingga saat ini seperti pembangunan infrastruktur, akan tetap dilanjutkan.
Baca SelengkapnyaJokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu
Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca Selengkapnya