JK: Belum Perlu Ada Darurat Militer di Papua

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai, belum perlu ditetapkan status darurat militer di Papua. JK menilai, peningkatan status penanganan KKB di Papua tergatung dari pertimbangan TNI dan Polri.

"Jadi belum, hanya penilaiannya ini, operasi tentu harus ditingkatkan tapi tidak berarti harus keadaan darurat," kata JK di Kantor, Jalan Merdeka Utara, Selasa (12/3).

Dia juga mendukung operasi penambahan pasukan militer di Papua untuk menghadapi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Dia juga menjelaskan, pentingnya penambahan personel pasukan militer di Papua, dibutuhkan untuk mengamankan proyek pembangunan di Papua.

"Ya tentu dibutuhkan apalagi pembangunan di situ kan," ungkap JK.

Kemudian JK juga menilai, persoalan Papua seharusnya tidak terjadi. Sebab menurut JK, Papua sudah diberikan kekhususan dibandingkan daerah lain. Dia pun mencontohkan sisi pemerintahan daerah. Papua kata dia harus memiliki kekhususan di mana pemimpjn daerah harus dari wilayah tersebut.

"Itu otonomi diberikan. Kemudian dana itu luar biasa. Itu dana yang paling besar diberikan itu per kapita itu Papua. Maksudnya ya semua kalau kita berunding apapun semua sudah tidak ada lagi yang bisa dirundingkan terkecuali kemerdekaan. Dan terwujudnya (kemerdekaan) tidak bisa," ungkap JK.