JK: Bagaimana meminta maaf kasus 1965 kalau korban pertama jenderal?
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah tak meminta maaf saat simposium nasional tragedi 1965 karena korban pertama Jenderal Ahmad Yani, yang diikuti oleh Jenderal TNI lainnya. Tentara juga menjadi korban meski mereka pelaku tragedi peristiwa 1965.
"Tapi tahu nggak siapa korban pertama? Enam jenderal, jadi jangan mengira bahwa tentara ini (pelaku), korban pertama Pak Yani, dan Sutoyo, DI Panjaitan, lima jenderal. Jadi bagaimana meminta maaf kalau korbannya itu pertama jenderal? Kita memperingati itu pahlawan dan jenderal itu, seperti itu," kata Jusuf Kalla di kantornya, Jakarta, Selasa (19/4).
Namun saat ditanya korban Pulau Buru Maluku tak diundang dalam simposium nasional '65, kata dia, peristiwa yang sudah terjadi selama 50 tahun tak bisa diprediksi untuk diselesaikan pada tahun ini.
"Keadaan 50 tahun beda. Kalau semua yang lalu itu harus diukur dengan perasaan sekarang, ya dunia ini terbalik kan semua keadaan. Pada waktu itu kan mungkin karena akibat jenderal kita itu tentu banyak yang marah," kata dia.
Dia juga menambahkan, penyelesaian tragedi '65 tak bisa melalui jalur hukum karena pemerintah juga menjadi korban pembunuhan.
"Mau diselesaikan bagaimana coba? Kita punya salah kan pasti, masyarakat pasti punya salah kan kejadian apapun. Tapi Anda harus pahami yang mana, siapa yang korban. Bukan hanya Pulau Buru yang korban, lima jenderal satu malam. Pernah ada kejadian di dunia ini nggak? Nggak ada kejadian di dunia seperti itu," tandasnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaPerusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca SelengkapnyaJK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaJK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJK menilai seorang pemimpin harus tenang, baik, sopan dan tidak emosional
Baca SelengkapnyaKejati DKI Jakarta memastikan tidak ada konsekuensi apapun, jika polisi belum selesai melengkapi petunjuk JPU meski melewati tenggat waktu.
Baca SelengkapnyaPihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca Selengkapnya