JK: Australia harus pahami hukuman mati di Indonesia
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengakui bila terkait soal hukuman mati sempat disinggung saat dirinya menerima kunjungan Dubes Australia untuk Indonesia. Menurut JK, sudah tidak ada persoalan di antara kedua negara soal rencana eksekusi hukuman mati yang mana di antaranya terdapat warga negara Australia.
"Ah itu hanya disinggung sedikit karena sudah semua sudah tenang, di sini sudah agak tenang anda tiap hari sudah tidak ada di TV, Australia juga begitu. Jadi tidak lagi banyak disinggung," kata JK kepada wartawan di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (31/3).
JK menjelaskan, setiap negara memiliki kedaulatan hukum yang harus ditegakkan. Sehingga, negara lain tentunya juga harus menghormati penegakan hukum tersebut.
"Semua negara memahami posisi masing-masing. Kita memahami Australia, Australia juga harus memahami posisi kita, sama aja semuanya," jelas JK.
Sedangkan terkait laporan PPATK yang mengendus bila aliran sumber dana ISIS berasal dari Australia salah satunya, JK tidak menampiknya. Namun, apa yang dilaporkan PPATK berupa data global dan belum diteliti penggunaannya.
"Ada memang laporan dana Australia, tapi ini kan PPATK itu hanya men-trace ada uang masuk tapi kan belum diteliti betul uang ini untuk apa, tidak semua transfer uang masuk itu berarti ada masalah kan," tandasnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaJokowi Ajak ASEAN dan Australia Perkuat Kemitraan di Usia Emas 50 Tahun
Jokowi mendorong penguatan kerja sama ekonomi dengan memperkuat integrasi ekonomi.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaTarget Jokowi Tahun 2024: Selesaikan Kunjungan ke Semua Daerah dan Sertifikasi Tanah Warga
Jokowi mengatakan Indonesia merupakan negara besar dan beragam yang memiliki 714 suku
Baca SelengkapnyaIni Kegiatan Wapres Ma'ruf Selama Jadi Plt Presiden
Jokowi hari ini masih berada di Australia dan telah mengikuti Khusus ASEAN-Australia di Melbourne.
Baca SelengkapnyaJokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional
Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaJokowi Terima Surat Kepercayaan 9 Duta Besar Negara Sahabat
Presiden Jokowi menerima surat kepercayaan dari sembilan duta negara-negara sahabat
Baca SelengkapnyaJokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK
Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca Selengkapnya