'Jika Samad ketemu PDIP terkait kepentingan negara tak masalah'
Merdeka.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva menilai, pertemuan antara Ketua KPK Abraham Samad dengan petinggi PDIP harus dilihat secara keseluruhan. Jika pertemuan itu dalam rangka kepentingan negara maka tidak menjadi masalah.
"Tergantung pertemuan dalam rangka apa. Kalau dalam rangka kepentingan negara itu tidak masalah, kalau dalam rangka kepentingan lain itu jadi persoalan," kata Hamdan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (22/1).
Hamdan menegaskan perlu adanya penelusuran lebih dalam terkait persoalan tersebut. Hamdan menyebut pembentukan komite etik, layak dilakukan lantaran informasi yang beredar sudah sangat liar.
"Saya kira perlu diteliti lebih dalam ya, kalau perlu untuk memastikan apakah peristiwa itu terjadi dan apakah terjadi pelanggaran etik di dalamnya, mungkin perlu juga dibentuk komite etik seperti dulu karena informasinya sudah sangat simpang siur," tutur Hamdan.
Pembentukan komite etik, lanjut Hamdan, diperuntukan agar terkuak kejadian yang sebenarnya dan membersihkan nama institusi besar seperti KPK.
"Untuk mengembalikan wibawa dan marwah KPK sebagai institusi yang diharapkan untuk menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya dan dihormati saya kira itu (pembentukan komite etik) perlu," tutur Hamdan.
Hamdan menegaskan pembentukan komite etik dilakukan agar masyarakat bisa mendapatkan kepastian dan informasi yang sebenar-benarnya.
"Ini penting, biar orang tidak menduga-duga, tidak rumor kemana-mana, tidak membikin foto yang macam-macam. Jadi lebih baik sekalian ditempuh jalur yang benar dan jalur yang resmi dan jalur yang kredibel, dan itu sangat penting," tegas Hamdan.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaKPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat
Pernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PDIP Gaungkan Perubahan, Pertanda Akhir Hubungan dengan Jokowi?
Gaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaDipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaRespons PDIP Soal Tiga Kali Prabowo Setuju dengan Gagasan Ganjar Saat Debat Ketiga Capres
Debat ketiga capres bertema pertahanan dan keamanan, hubungan internasional dan globalisasi, serta geopolitik dan politik luar negeri.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru
Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.
Baca SelengkapnyaKepala Bappilu Demokrat Andi Arief Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi PPU di Samarinda dari Gedung KPK
Kasus tersebut bermula dari KPK mengembangkan kasus dugaan suap proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara yang menjerat Abdul Gafur Masud.
Baca SelengkapnyaJokowi Titip Salam untuk Cak Imin, PKB Yakin Bukan Godaan Terkait Hak Angket
Kata Huda, anggota fraksi PKB sudah ada beberapa yang menandatangi hak angket.
Baca Selengkapnya