Jika MKD voting skandal Setnov, apa sikap Demokrat?

Merdeka.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR kemungkinan besar akan mengambil cara voting untuk menentukan kelanjutan kasus dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPR Setya Novanto. Voting dinilai solusi mutakhir mengakhiri kebuntuan yang terjadi di MKD.

Jika benar voting dilakukan, di mana posisi Partai Demokrat?

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan partainya tak akan bersatu dengan partai pendukung pemerintah maupun Koalisi Merah Putih (KMP). Dia menegaskan bahwa partainya menilai bahwa Setya Novanto memang salah dalam skandal perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

"Jadi kami Demokrat, yang bicara Menko Polhukamnya Demokrat, Korjubir Demokrat Ruhut Sitompul, kami penyeimbang berada di tengah. Tapi kami berpihak kepada yang benar. Dalam kasus ini Novanto salah. Udah tegas aku katakan," kata Ruhut di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/12).

Ruhut berjanji partainya akan bersikap objektif dalam kasus Setya Novanto ini. Sebab, dia juga mengecam aksi gebrak meja yang dilakukan oleh Wakil Ketua MKD dari Fraksi Golkar yang baru dilantik, Kahar Muzakir.

Ruhut mengklaim sebagai orang pertama yang menginginkan Setya Novanto mundur dari jabatannya sebagai orang nomor satu di DPR.

"Jadi jangan lagi gebrak-gebrak meja kaya kemarin, pengganti dari Golkar itu. Ingat kami tidak pernah, bicara soal legal standing macam-macam soal hukum Ruhut. Saya yang minta pertama Novanto mundur," ucapnya.

MKD DPR memiliki total 17 Anggota. Partai pendukung pemerintah unggul satu suara dari KMP, di mana memiliki 8 Anggota sedangkan KMP memiliki 7 Anggota. Sisanya, 2 anggota berasal dari Partai Demokrat yang merupakan partai penyeimbang.