Jika diperlukan, MKD akan datangi Jokowi-JK terkait kasus Setnov
Merdeka.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR siang ini akan menggelar rapat pleno. Rapat akan membahas jadwal pemanggilan dan menentukan siapa saja yang akan dipanggil untuk dimintai keterangannya perihal dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto karena mencatut nama Presiden Joko Widodo ihwal perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.
Anggota MKD Sarifuddin Sudding menyatakan sesuai dengan tata beracara MKD, maka pihak pertama yang nantinya dipanggil yaitu pihak pelapor yakni Menteri ESDM Sudirman Said.
"Yang pertama didengar tentu pihak pengadu, berikutnya baru kami mendengarkan pihak teradu. Selanjutnya baru saksi-saksi," kata Sudding di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/11).
Setelah nantinya memanggil Sudirman Said, Sudding menjelaskan berikutnya akan memanggil nama-nama yang disebut dalam rekaman. Tak terkecuali, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Bahkan, MKD membuka peluang untuk jemput bola mendatangi Presiden dan Wakil Presiden apabila memang diperlukan.
"Nanti kami yang akan mendatangi Presiden dan Wapres sebagai bagian dari penghormatan, kalau memang mereka perlu didengar keterangannya" katanya.
Politikus Hanura ini juga menyatakan pihaknya juga akan meminta keterangan dari nama-nama yang disebut dalam rekaman maupun nama-nama yang berada dalam rekaman pencatutan nama Presiden itu.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Siapapun yang dipanggil oleh MK dalam persidangan nanti disebutnya wajib untuk hadir.
Baca SelengkapnyaPihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mahfud MD menyerahkan surat pengunduran diri dari Menko Polhukam pada Kamis (1/2) kemarin.
Baca SelengkapnyaMahfud mengundurkan diri secara resmi dari Menko Polhukam pada Kamis (1/2) kemarin.
Baca SelengkapnyaDia menyebut sidang MK berjalan dengam lancar dan tak ada kendala sama sekali.
Baca SelengkapnyaMK berpendapat Pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta agar Pemda melakukan pengembangan dari proyek yang diselesaikan pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaJokowi akhirnya mengungkap sosok pengganti Mahfud MD untuk mengisi jabatan Menko Polhukam.
Baca Selengkapnya