Merdeka.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius menilai eks teroris perlu diberikan lapangan pekerjaan untuk pemberdayaan ekonomi. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja.

"Contoh kemarin Kemenaker itu membuat balai latihan kerja untuk mereka, untuk menyalurkan kemampuan mereka, kita akan buat lapangan kerja buat mereka sepanjang mereka mau sadar jadi agen perdamaian," ujar Suhardi di Ballroom Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Senin (12/3).

Dia menambahkan, dari 600 eks napi teroris yang telah bebas dari lapas, 124 diantaranya telah mengikuti program deradikalisasi dari BNPT. Jenderal bintang tiga ini berharap mereka berubah menjadi baik. Sebab eks teroris memiliki keluarga dan anak-anaknya menjadi korban.

"Karena anak-anak mereka sebenernya kan korban. Oleh karena itu kita punya tanggung jawab secara moral bahwa negara punya tanggung jawab itu," ujarnya.

Suhardi juga meminta masyarakat tidak memarjinalkan mantan napi teroris. Akibatnya, sejumlah mantan napi teroris yang dimarjinalkan pupus harapan dan kembali ke jaringannya semula.

"Ketika mereka dimarjinalkan, mereka hopeless dan pindah ke jaringannya semula. Ada kami jumpai dari satu mantan teroris ingin berbuat baik tapi dipersulit dalam rangka mendapatkan KTP. Ini membuat hidup mereka lebih berat lagi dan mungkin akan kembali ke jaringan semula," ujarnya.

Untuk itu, BNPT dan Kementerian Dalam Negeri serta Dukcapil pun telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang penanganan terorisme. Menurut Suhardi, kesepakatan ini merupakan langkah kedua belah pihak untuk mengoptimalkan pelaksanaan program penanggulangan terorisme.

"Kami ingin menekankan peran pemerintah dalam menekan tindakan terorisme. Peran pemerintah daerah bisa berguna untuk menindaklanjuti para mantan terorisme seperti di mana mereka tinggal, dengan siapa mereka bergaul dan perilaku mereka di masyarakat," tandas Suhardi.