Jenderal Tito sebut pemblokiran Telegram atas rekomendasi Polri

Merdeka.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengakui rekomendasi pemblokiran aplikasi percakapan Telegram salah satunya berasal dari Polri. Tito menyebut Polri dan Pemerintah telah melakukan analisis intelijen yang cukup lama sebelum memblokir aplikasi buatan Rusia itu. Telegram disebut sebagai kanal favorit dari para teroris untuk merencanakan aksi teror.

"Iya salah satunya (rekomendasi Polri). Saya hasil analisis intelijen kita yang cukup lama," kata Tito usai acara peresmian Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem di Pancoran, Jakarta, Minggu (16/7).

Tito menuturkan, saat ini pola pergerakan aksi terorisme terbagi menjadi dua yaitu yang terstruktur dan tak terstruktur. Menurutnya, kelompok terstruktur biasanya memiliki pemimpin dan gerakannya mudah dideteksi lewat unsur intelijen.

"Kalau terstruktur, kekuatan intelijen jadi nomer satu kita lakukan sampai sedetailnya, memonitor sampai melakukan tindakan untuk mencegah atau kalau sudah terjadi cepat diungkap. Seperti Bom Bali dan lain-lain," tegasnya.

Dia melanjutkan, saat ini berkembang gerakan terorisme yang non struktur. Gerakan ini tanpa pemimpin dan bergerak sendiri melakukan aksi terorisme. Fenomena ini muncul setelah keberadaan ISIS. Kelompok ini biasanya terdoktrin paham-paham radikal dengan membaca Telegram dan konten-konten di internet.

"Kedua non struktur atau leaderless jihad, tanpa pemimpin dan self radikalisasi. Lone wolf. Ini mulai berkembang. Di negara barat 10 tahun lalu sudah ada," terangnya.

"Bukunya leaderless jihad, tapi kita mulai 2 -3 tahun ini sejak ada ISIS, yaitu fenomena non struktur yang dilakukan orang-orang dengan membaca telegram, internet, terjadi self radikalisasi, doktrin radilan, latian membuat bom namanya online training," sambung Tito.

Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah pemblokiran telegram untuk memutus komunikasi para pelaku teror. Langkah lainnya yakni dengan mengimunisasi masyarakat agar tidak terpengaruh paham dan ideologi radikal.

"Melakukan kontra radikalisasi, mengimunisasi warga yang rentan terkena ideologi ini agar mereka kuat. Jangan sampai terkena paham radikal, baru kemudian tindakan hukum melalui langkah lain," pungkasnya.