Jenderal Andika Perkasa: Kasad Prerogatif Presiden, Saya Dukung Semua
Merdeka.com - Jenderal TNI Andika Perkasa resmi disetujui Komisi I DPR RI sebagai Panglima TNI. Usai keputusan tersebut, Andika membuka suara soal siapa sosok ideal penerusnya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad).
"(Soal Kasad) presiden yang menentukan," kata Andika di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Sabtu (6/11).
Ketika dikerucutkan awak media, antara nama Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), Letnan Jenderal Dudung Abdurachman, atau Kasum TNI Letjen Eko Margiyono, Andika mengulang pernyataannya kembali bahwa semua adalah kewenangan presiden.
"Biarkan presiden kan kewenangan presiden," tegas Andika.
Namun demikian, Andika pada prinsipnya mendukung semua anggotanya yang berpeluang menjadi penerusnya sebagai Kasad.
"Saya mendukung semua," katanya.
Sebagai informasi, Kasad pengganti Andika nantinya akan dipilih oleh Panglima TNI. Panglima TNI akan merekomendasi sejumlah nama kepada presiden, terkait sosok jenderal bintang tiga matra darat. Kemudian, presiden melalui hak prerogatifnya akan memutuskan siapa sosok terpilih sebagai Kasad yang baru.
Reporter: Muhammad RadityoSumber : Liputan6.com
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaJokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaPotret lawas Presiden SBY saat hadir di Hari Pramuka beberapa tahun lalu sempat mencuri perhatian, terlebih ada sosok Presiden Jokowi yang menerima penghargaan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menanggapi isu salam empat jari hingga gerakan tak memilih pasangan Capres nomer 2, Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaKeberadaan fungsi pengawasan ini untuk memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan dan berjalan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang.
Baca SelengkapnyaMuhadjir mengatakan sumber dana bantuan sosial yang dibagikan Presiden Jokowi berada di luar alokasi dana untuk bansos dan beras.
Baca SelengkapnyaMenurut Airlangga, berkampanye juga merupakan hak konstitusional seorang presiden.
Baca SelengkapnyaAirlangga mengatakan, Presiden Jokowi hanya meminta agar para menteri yang hadir dalam sidang sengketa Pilpres.
Baca SelengkapnyaGanjar membeberkan sampai pagi ini, dirinya sama sekali tidak menerima undangan dari KPU RI.
Baca Selengkapnya