Jelang Pilkada Serentak, Kemendagri Dorong Perkada Disiplin Protokol Kesehatan

Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait peningkatan kedisiplinan terhadap kepatuhan protokol kesehatan. Hal itu sekaligus sebagai upaya menyukseskan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 mendatang.

"Mendorong penyusunan peraturan kepala daerah terkait peningkatan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendari Muhammad Hudori dikutip dalam keterangan pers, Jakarta, Senin (9/11).

Hudori menjelaskan Pilkada Serentak tahun ini bukanlah perayaan pesta demokrasi biasa, pasalnya digelar pada masa pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, kata Hudori, Kemendagri mendorong isu tunggal pada debat publik dalam masa kampanye Pilkada kali ini yaitu tentang peran kepala daerah dalam menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.

"Jadi harapannya sekali lagi terpilihnya kepala daerah mampu menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya," ungkap Hudori.

Hudori menjelaskan salah satu indikator kesuksesan Pilkada dari sisi kualitas partisipasi publik. Harapannya, melalui sosialisasi yang intens seputar Pilkada akan meningkatkan jumlah partisipasi.

"Harapannya Pilkada ini fluktuasi tingkat partisipasi nanti bisa tercapai targetnya itu 77,5%. Makanya nanti kita sosialisasi ini penting terkait dengan Pilkada yang akan kita selenggarakan," ungkap Hudori.

Dia menekankan pilkada akan berjalan sukses dan aman dari Covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat yang dijalankan oleh seluruh paslon, tim sukses, dan masyarakat. Hudori menambahkan, Kemendagri telah mengeluarkan surat kepada daerah untuk melakukan peningkatan kedisiplinan dan protokol kesehatan di daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak.

"Penekanan kami, yang pertama mendorong paslon agar menyiapkan bahan kampanye berupa masker, sarung tangan, hand sanitizer, sabun cuci tangan, tentu dengan gambar dan nomor urut paslon," kata Hudori.

Kedua kata Hudori mengatakan perlu adanya komitmen dan integritas dari para paslon serta mematuhi kode etik dalam pelaksanaan Pilkada Serentak agar tercipta suasana yang kondusif. Ketiga, para paslon beserta seluruh elemen masyarakat ini menyatukan pikiran dan tindakan daerah guna pelaksanaan Pilkada yang aman sesuai dengan protokol kesehatan.

Lebih lanjut, Hudori mengatakan, Kemendagri telah mengupayakan agar di samping mencegah adanya kluster baru Covid-19, pada pelaksanaan Pilkada Serentak para aparatur sipil negara (ASN) dapat bersikap netral.

"Keempat mencegah pelanggaran netralitas ASN, yang tidak netral kemarin sudah kami berikan surat ada sekitar 67 ASN. Dan kelima yang terpenting jangan lupa juga kita semua perlu turut serta membangun kesadaran masyarakat. Ini penting untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak," ungkap Hudori.