Jawa Tengah paling banyak terima aduan soal DPT

Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu Jateng mendapatkan pengaduan Daftar Pemilih Tetap (DPT)terbanyak di banding provinsi lain semenjak dibukanya posko mulai dari tingkat Provinsi Kabupaten/kota hingga Panwascam. Sedikitnya 2.021 pengaduan telah masuk selama dua minggu.

"Paling banyak se-Indonesia Jateng, pengaduannya mencapai 2.021 yang disampaikan warga masyarakat. Itu data dari posko yang didirikan oleh jajaran Bawaslu selama dua minggu," kata Koordinator Divisi Humas Bawaslu Jateng Rofiuddin saat dikonfirmasi merdeka.com, Kamis (18/10).

Rofi menjelaskan terkait pengaduan itu, pihaknya menyediakan posko yang sudah terbentuk di seluruh 35 kabupaten/kota. Posko yang disediakan mulai awal Oktober 2018, guna memperbaiki validitas bentuk permasalahan yang terjadi pada daftar pemilih tetap Pemilu 2019.

"Macam-macam pengaduannya ada yang sudah perekaman tapi belum terdaftar, tidak terdaftar di daftar pemilih tetap hasil perbaikan, melaporkan anggota keluarganya yang sudah meninggal, serta memastikan nama sudah terdaftar dan pindah domisili," jelasnya.

Dengan mendirikan 6.495 posko pengaduan, Bawaslu akan terus melakukan pengawasan data pemilih demi menjaga kualitas DPT Pemilu 2019 yang akurat.

"Jadi kita lakukan analisis seluruh wilayah dan menyampaikan hasil ke KPU soal adanya data ganda. Jika ditemukan data ganda akan diundang untuk dimintai keterangan," ungkapnya.

Sedangkan data pemilih bukan hanya untuk dianalisa saja, tapi menjamin kesalahan administrasi segera disampaikan ke Dukcapil, sehingga tidak ditemukan lagi saat penetapan DPTHP Kedua nantinya.

"Data ganda, secara faktual semestinya dapat dihapus, karena ini data pemilih, bukan data kependudukan. Karena satu pemilih satu suara. Tidak sengaja, tapi lalai. Kegandaan yang banyak tidak bisa ditolerir. Jangan sampai hak politik warga hilang hanya karena kesalahan informasi DPT," kata Rofiuddin.