Jaring Pengaman Sosial Warga Terdampak Corona Jadi PR Besar Pemerintah

Merdeka.com - Direktur Eksekutif IndoBarometer, Muhammad Qodari mengatakan pemerintah memiliki PR besar dalam menangani wabah virus corona atau Covid-19. Yakni menyiapkan jaring pengaman sosial bagi warga terdampak Covid-19.

"Jadi PR terbesar itu memberikan jaringan pengaman sosial," ujarnya, Sabtu (11/4).

Warga terdampak bukan hanya pengemudi ojek online dan ojek konvensional, melainkan juga korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Selama pandemi Covid-19, 425.000 orang dirumahkan karena PHK. Jumlah ini tersebar di seluruh Indonesia.

"Saya kira mereka harus disiapkan skema untuk dapat bantuan pemerintah. Entah lewat jalur yang sudah ada seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau menyelesaikan skema bantuan baru Kartu Sembako Murah, Kartu Pra Kerja," tuturnya.

Program Kartu Sembako Murah dan Kartu Pra Kerja merupakan janji kampanye Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019. Program ini dijanjikan mulai direalisasikan awal tahun 2020. Namun, hingga saat ini belum diimplementasikan karena masih memerlukan tahapan finalisasi.

"Program baru itu memang belum sempurna. Nah sekarang bisa diselesaikan secepatnya dan bisa tampung sebanyak-banyaknya mereka yang bermasalah ekonomi," ucap dia.

Rektor Universitas Paramadina, Firmanzah menambahkan tugas pemerintah saat ini bukan hanya memutus rantai penyebaran Covid-19. Tetapi juga memberikan atensi kepada kelompok miskin dan korban PHK.

"Semua harus berjalan paralel bagaimana menurunkan penyebaran di saat bersamaan kelompok rentan, miskin, kena PHK terbantu," ujarnya.

Firmanzah mengingatkan pemerintah harus terus mewaspadai eskalasi pandemi Covid-19 terhadap perekonomian RI. Salah satu caranya, memutus rantai penyebaran virus asal Wuhan China itu. Misalnya secara tegas melarang mudik lebaran Idul Fitri 2020.

"Kalau Indonesia tidak bisa memutus rantai penyebaran maka dampak kerusakan ekonomi lebih parah dan panjang," kata dia.