Janji Rizieq dan GNPF MUI aksi 11-2 berjalan damai tanpa makar

Merdeka.com - Tanggal 11 Februari besok, masa kampanye tiga pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta selesai. Setelah tiga bulan setengah menyapa warga, tiga hari setelahnya akan dijadikan sebagai masa tenang sebelum hari pencoblosan pada 15 Februari.

Sempat beredar kabar, pada Sabtu besok, akan ada aksi dengan pengerahan massa secara besar-besaran yang dipusatkan di Jakarta. Disebut-sebut pula, massa akan turun ke jalan.

Tak mau insiden 4-11 kembali terulang, penegak hukum dengan sigap melakukan berbagai antisipasi. Meskipun sejumlah pihak telah melarang adanya kegiatan pengerahan massa di masa tenang, namun rencana aksi sepertinya tak bisa dibatalkan. Namun tidak dipusatkan di jalan protokol sekitaran Medan Merdeka, melainkan berpindah ke Masjid Istiqlal.

"Untuk menghadapi hari Sabtu rencana adanya aksi dengan nama 112, hasil daripada koordinasi dengan pihak terkait termasuk penyelenggara dari FUI dan lain-lain pada akhirnya kita dapatkan kesepakatan untuk acara 112 dilaksanakan di (Masjid) Istiqlal dengan format doa bersama untuk kebaikan bersama," terang Karopenmas Mabes Polri Brigjen Rikwanto.

Setelah kesepakatan itu, Pimpinan FPI Rizieq Syihab, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-Majelis Ulama Islam (GNPF-MUI), Bachtiar Nasir, dan Menko Polhukam Wiranto. Wiranto meyakinkan dalam dialog yang mereka lakukan dengan pimpinan FPI tak akan ada aksi lain selain kegiatan keagamaan.

"Habib Rizieq dan teman-teman FPI dan juga GNPF ada di sana. Maka tidak aneh kita sekarang sama-sama bagaimana menjaga negeri ini agar tetap aman," kata Wiranto usai pertemuan di rumah dinasnya di Jalan Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta Selatan.

"Tadi saya mendapatkan penjelasan langsung dari Habib Rizieq dan teman-teman dari GNPF bahwa sebenarnya yang dilakukan semata-mata adalah ada satu kesatuan umat Islam yang memiliki satu niat dan tekad untuk membantu negeri, membantu pemerintah untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita nasional," jelasnya.

Wiranto memastikan aksi 11-2 tidak seperti informasi yang beredar selama ini. "Tanggal 11 yang isunya menakutkan masyarakat. Isunya kan ada macam-macam, nah sore hari ini kita tepis bersama bahwa tanggal 11 mudah-mudahan tetap bisa kita jalani dengan aman tertib," jelas Wiranto.

"Tetapi tentunya di sana-sini kemudian banyak yang menyampaikan pemahaman yang salah. Akhirnya terjadi sesuatu yang kami anggap ini miskomunikasi. Hari ini komunikasi kami rajut kembali. Kami bersama-sama mempertahankan NKRI dengan segala kemampuan kita," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Rizieq juga meyakinkan mereka siap mengawal aksi itu tetap damai. FPI dan GNPF-MUI, katanya, punya komitmen tentang kebangsaan.

"Kami tentu bertekad menjaga NKRI dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kami terkejut kalau belakangan ini ada isu yang memposisikan kami sebagai kelompok yang anti Pancasila dan Kebangsaan NKRI dan seterusnya," keluhnya.

Ditambahkan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bachtiar Nasir, menegaskan tidak ada long march saat aksi 112. Bachtiar mendukung aparat penegak hukum menindak tegas peserta aksi yang kedapatan melakukan long march. GNPF tidak bertanggung jawab atas aksi long march dan menganggap bukan bagian dari mereka.

"Jadi kita pertegas dengan ini secara resmi bahwa tidak ada long march (dalam aksi 11/2)," tegas Bachtiar.

Bachtiar menambahkan, para ulama sudah sepakat aksi 112 hanya berupa doa bersama, dimulai salat Subuh berjemaah, demi kebaikan negeri. Pihaknya juga menjamin tidak ada tausiah atau ceramah yang bernada provokasi.

"Lalu dilanjutkan dengan tausiah tausiah yang tidak memprovokasi dengan tausiah-tausiah yang membawa pada kesejukan dan kedamaian dan ujungnya pada persatuan Indonesia," kata dia.

"Gerakan kami tidak sedikitpun bertujuan menggulingkan pemerintahan tidak ada niat sedikitpun dari kami untuk menjatuhkan pemerintahan negeri ini," tegasnya.

Janji Rizieq dan Bachtiar dipegang teguh Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Tito berterima kasih pimpinan ormas tidak melakukan aksi di jalan tapi beralih pada kegiatan keagamaan di Masjid Istiqlal.

"Kegiatan yang ada perubahan ini sepanjang tak langgar hukum dapat dilakukan. Sepanjang enggak lawan hukum bisa dilakukan," kata Tito dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Sebenarnya, kata dia, aroma politik masih terasa dari aksi itu. Namun, dia meminta panitia tak menggunakan Istiqlal untuk kegiatan agama berkedok politik.

"Termasuk imam besar Masjid Istiqlal sudah memberi warning untuk tak menggunakan Istiqlal sebagai politik termasuk membungkus dalam agama. Kalau kegiatan ini untuk ibadah fine-fine saja. Tapi kalau sampai terjadi provokasi, menjelekkan dan jadi kampanye hitam, kurang etislah," katanya.

Dia berharap, dengan dipusatkannya kegiatan 11-2 di Masjid Istiqlal, maka hal-hal yang dilakukan lebih banyak bersifat ibadah.

"Jadi spirit ibadahnya lebih banyak, tausiah. Tausiah enggak beda tipis sama orasi. Jangan orasi politik lebih banyak, jelekkan orang lain. Itu ndak boleh, kurang etis lah baik dari segi berdemokrasi dan etika keagamaan," jelas mantan Kapolda Metro Jaya ini.

Ditambahkan Tito, jika massa nantinya tetap melakukan longmarch, Polri didukung TNI akan melakukan tindakan tegas buat membubarkan sesuai undang-undang yang ada.

"Untuk itu saya minta tegas enggak ada kegiatan longmarch jalan kaki. Saya imbau ke panitia enggak usah undang warga lain dari luar DKI. Kita sudah dengar unsur dari luar yang datang dan kita sudah tahu ini darimana bukan masyarakat biasa tapi memang dimobilisasi untuk itu. Kalau mau ibadah silakan ibadah tapi jangan akal-akalan tumpah ke jalan untuk provokatif," jelas Tito.