Merdeka.com - Pemerintah sudah memantau lokasi terbaru penyanderaan tujuh WNI, anak buah kapal (ABK) Tugboat Charles 001 dan Kapal Tongkang Robby 152. Mereka disandera kelompok bersenjata di Panadao setelah sebelumnya berada di pegunungan utara Kepulauan Sulu.

"Sudah 3-4 hari ini di sana, nanti kalau digeser lagi entah ke mana, intelijen ada di sana semua pasti saya diinformasikan," ujar Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu seperti dilansir Antara, di Jakarta, Jumat (1/7).

Meski telah mengetahui lokasi penyanderaan tujuh ABK, pemerintah belum bisa mengerahkan kemampuan militer untuk membebaskan sandera. Ini sesuai kesepakatan dua negara. Terlebih sekitar 6.000-10.000 tentara Filipina telah diposisikan untuk mengepung wilayah penyanderaan.

"Jangan 'ngrecoki' dulu lah, kecuali kalau kita diminta untuk sama-sama baru kita lakukan," kata Menhan.

Menhan mengaku terus berkomunikasi dan koordinasi dengan Menhan Filipina yang baru dilantik di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte, Delfin Lorenzana. Tak hanya itu, Ryamizard juga masih berkomunikasi dengan mantan Menhan Filipina untuk pembebasan WNI.

"Saat saya koordinasi, Menhan yang lama dan baru itu nempel terus. Apapun yang kita bicarakan menhan yang baru pasti lapor ke Presiden Duterte, jadi nyambung," ungkap Ryamizard.

Pada 23 Juni 2016, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mendapat konfirmasi bahwa telah terjadi penyanderaan terhadap WNI ABK Kapal Tugboat Charles 001 dan Kapal Tongkang Robby 152, sebagaimana yang disampaikan Menlu Retno LP Marsudi di Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Jumat (24/6).

Menlu RI menyebutkan bahwa penyanderaan terhadap tujuh ABK Indonesia itu terjadi di Laut Sulu dalam dua tahap, yaitu pada 20 Juni sekitar pukul 11.30 waktu setempat dan sekitar 12.45 waktu setempat oleh dua kelompok bersenjata yang berbeda.

Menlu Retno menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan melakukan semua cara yang memungkinkan untuk membebaskan para ABK yang disandera tersebut melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Filipina.