Jalan tak kunjung diperbaiki, warga Rohil ancam pisah dengan Riau

Merdeka.com - Persoalan fasilitas jalan yang rusak ternyata bisa memicu eksodus warga. Masyarakat di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, mengancam bakal pindah ke Provinsi Sumatera Utara jika jalan lintas menjadi kewenangan provinsi setempat tidak segera diperbaiki.

"Kemarin masyarakat datang ke rumah saya. Mereka menyampaikan masih sanggup tidak Pemerintah Provinsi Riau membangun jalan itu. Kalau tidak sanggup, kita serahkan saja ke Pemprov Sumut," kata Anggota DPRD Provinsi Riau, Firdaus, menirukan ucapan warga, Jumat (29/4).

Firdaus mengatakan, kedatangan beberapa warga ke rumahnya karena kesal dengan sikap Pemprov Riau. Penyebabnya, perbaikan jalan merupakan tanggung jawab Pemprov Riau sampai saat ini tak kunjung selesai.

Padahal, jalan lintas itu sudah ditimbun sejak 2007-2008 lalu. Bahkan, warga menilai Pemprov Sumut lebih memperhatikan mereka ketimbang daripada Pemprov Riau.

Apalagi, pasokan bahan pangan, listrik, jaringan seluler bahkan pendidikan semuanya dari berasal dari Sumatera Utara. Hal itu lantaran akses jalan lebih cepat menuju ke sana daripada ke Rohil. Bahkan saat ini jalan dari Sumut ke daerah Pasir Limau Kapas sudah bisa ditempuh dengan mobil.

"Untuk itu kami minta agar Pemprov Riau segera memperhatikan jalan itu, sehingga nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," harap Firdaus.

Bukan hanya itu, saat ini kendaraan yang digunakan oleh masyarakat Pasir Limau Kapas sebagian besar berpelat BK. Secara otomatis mereka membayar pajak kendaraan ke Pemprov Sumut.

"Coba kalau jalan bagus, tentu perekonomian berputar di Rohil," tambah Firdaus, seperti dilansir dari Antara.

Pemprov Riau, kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini pernah menganggarkan dana pembangunan jalan lintas itu. Namun, karena Detail Engineering Design (DED) tidak ada, pembangunan akhirnya ditunda.

"Kami berharap Pemprov Riau segera membuat DED, agar pembangunan jalan lintas di wilayah pesisir Rohil tetap berlanjut. Jangan karena DED tidak ada program itu langsung hilang," tutup Firdaus. (mdk/ary)