Jaksa Agung terus digoyang nimbrung usut kasus 'Papa Minta Saham'

Merdeka.com - Langkah Kejaksaan Agung mengusut kasus dugaan pemufakatan jahat dalam upaya perpanjangan kontrak karya freeport yang menyeret nama bekas ketua DPR, Setya Novanto terus mendapat kritikan. Protes itu dilakukan oleh kubu Setya Novanto maupun kalangan pegiat HAM.

Komisi untuk orang hilang dan korban tindakan kekerasan (KontraS) menilai langkah korps adhyaksa di bawah komando HM Prasetyo mengusut kasus yang berawal dari laporan Menteri ESDM, Sudirman Said itu kental akan muatan politis. Latar belakang jaksa agung seorang politikus NasDem dan getolnya penyelidikan kasus yang mulai diselidiki akhir November itu membuat KontraS menuding demikian.

Padahal sebelum menyelidiki kasus yang dikenal dengan istilah 'Papa Minta Saham' sejumlah kasus masih menjadi pekerjaan rumah hingga menjelang akhir tahun. Salah satu pekerjaan rumah yang belum diselesaikan korps adhyaksa yaitu penuntasan rekonsiliasi kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Padahal menurut Koordinator Komisi untuk orang hilang dan korban tindakan kekerasan (KontraS) Haris Azhar, saat baru menjadi Jaksa Agung, HM Prasetyo paling lantang menginginkan rekonsiliasi kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dituntaskan. Janji HM Prasetyo mengenai bagaimana langkah yang akan diambil olehnya untuk melakukan rekonsiliasi itu pun pernah ditanyakan Haris kepada mantan politikus NasDem itu.

Oleh karena itu, Haris mengaku heran dengan sikap Jaksa Agung HM Prasetyo yang bergerak cepat dalam kasus 'Papa Minta Saham' dengan ingin mencari keberadaan pengusaha Riza Chalid yang merupakan salah satu orang yang berada dalam rekaman percakapan pencatutan nama Presiden Joko Widodo yang dilakukan oleh Setya Novanto.

Dia menilai turun tangan Jaksa Agung di kasus 'Papa Minta Saham' hanyalah sebuah langkah cari muka agar tak dicopot oleh Presiden Jokowi dari jabatan prestisius itu.

"Kasus Papa Minta Saham kok cepat? Kasus HAM malah mengendap. Apa karena takut direshuffle?" kata Haris di kantornya Sabtu (26/12) kemarin.

Sebab itu pula, apabila nantinya Presiden Jokowi melakukan reshuffle jilid II, dia berharap agar perombakan juga menyasar ke posisi HM Prasetyo. Apalagi, selama lebih dari satu tahun menjabat, tak ada prestasi yang diukir oleh mantan Anggota Komisi III DPR itu.

"Apakah dia layak diganti? Sangat layak!" harapnya. (mdk/gil)