Jadi menteri Jokowi, Wiranto sibuk tepis terlibat pelanggaran HAM 98

Merdeka.com - KontraS dan IKOHI bersuara keras sesaat setelah Presiden Joko Widodo menyebut nama Jenderal TNI (Purn) Wiranto sebagai pengganti Luhut Binsar Pandjaitan di kursi Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam). Wiranto kembali dikaitkan dengan isu pelanggaran HAM penculikan aktivis 1998 pada orde baru.

Ketua IKOHI Wanmayetti mengatakan, saat itu Wiranto adalah panglima TNI yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penugasan operasi dan pengendalian pasukan TNI.

"Wiranto adalah orang yang bertanggung jawab atas berbagai tindak pelanggaran HAM berat, di antaranya kasus Kerusuhan Mei 1998, penculikan dan penghilangan paksa aktivis tahun 1997/1998, Kasus Trisakti dan Semanggi, serta kerusuhan pasca referendum Timor Timur 1999. Kasus-kasus tersebut menjadi catatan kelam dalam sejarah Republik Indonesia di mana anak-anak bangsa menjadi korban dari kebrutalan aparat keamanan negara," kata Wanmayetti, Rabu (27/7).

Penunjukan Wiranto mencederai janji presiden Jokowi menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Sebab, janji itu yang mendorong para korban dan keluarga korban mendukung Jokowi agar terpilih menjadi presiden.

Putri kedua mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid ikut angkat bicara. Wiranto terus dikaitkan dengan kasus pelanggaran HAM 1998 karena ada hal-hal yang belum dipertanggungjawabkan secara hukum.

"Ada rekam jejak yang belum terjelaskan sampai sekarang walaupun Pak Wiranto pernah menjadi calon presiden (pada 2014). Persoalan (pelanggaran) HAM ini mungkin secara politis sudah beliau jelaskan, tetapi sampai sekarang memang belum ada penyelesaian formal secara legal," ujar Yenny.

Meski begitu Yenny berharap penunjukan Jenderal TNI (Purn) Wiranto sebagai Menko Polhukam dapat digunakan sebagai momentum perjuangan penegakan HAM di Indonesia.

"Kita berharap Pak Wiranto bisa mempergunakan momentum ini untuk berjuang demi kepentingan HAM di Tanah Air," kata Yenny

Kritikan dari para aktivis ini membuat Wiranto sibuk di hari pertama menjabat menteri kabinet kerja Jokowi-JK. Wiranto sibuk mengklarifikasi dan menepis tuduhan terlibat dalam pelanggaran HAM saat kerusuhan 1998.

Saat serah terima jabatan di kantor Menko Polhukam, Wiranto angkat suara soal penolakan dari sejumlah aktivis kaitannya dengan pelanggaran HAM masa lalu. Mantan Panglima ABRI ini mengaku sudah terbiasa selalu dikaitkan isu pelanggaran HAM setiap dia melangkah menjadi pejabat publik. Bahkan beberapa pihak pasti akan melakukan penolakan terhadap dirinya terkait pelanggaran HAM. "Itu biasa, setiap saya muncul selalu ada reaksi itu," kata Wiranto.

Dia berjanji bakal menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM di masa lalu. Supaya beberapa pihak memahami permasalahan pelanggaran HAM di Indonesia.

Mengenai penolakan sejumlah aktivis, Wiranto menganggap wajar dan tak ambil pusing. Dia hanya menegaskan, Presiden Joko Widodo menunjuknya menggantikan Luhut Binsar Panjaitan dengan penuh pertimbangan matang.

"Itu biasa. Setiap menjabat apapun, bahkan mencalonkan diripun. Selalu ada letupan-letupan itu. Track recordnya jelas, dan pertimbangan itu Presiden kemudian mengangkat para menteri termasuk saya," kata dia.

Sore hari, Wiranto menyambangi Istana Negara. Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto Prabowo mengungkapkan Wiranto menghadap Presiden untuk menyampaikan hal sebenarnya terkait tudingan keterlibatannya dalam peristiwa Mei 1998. Kepada Presiden, Wiranto mengaku tidak terlibat kasus pelanggaran HAM.

"Sampai hari ini tadi sudah dijelaskan, disampaikan kepada Presiden oleh Pak Wiranto bahwa Pak Wiranto tidak ada persoalan terkait dengan HAM," ujar Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Mantan Plt Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menegaskan Presiden Jokowi tidak salah pilih menteri. Jokowi selalu mencari tahu rekam jejak dan prestasi sejumlah tokoh sebelum menunjuk menjadi menteri kabinet kerja.

"Presiden sebelum memilih menterinya kan ada tracking. Saya hanya sebatas itu yang saya tahu. Tanya ke Pak wiranto detailnya," ucap dia.