Jabatan ketua KONI Jawa Barat yang baru dipersoalkan

Merdeka.com - Sejumlah pengurus olahraga daerah di Jawa Barat mempersoalkan penetapan posisi ketua umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Barat, Ahmad Saefudin. Pasalnya, terpilihnya Ahmad sebagai pimpinan KONI Jawa Barat melanggar AD/ART.

"Musyawarah olahraga provinsi luar biasa dilakukan secara mendadak, tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada anggotanya," kata Pelaksana Tugas Pengda Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI), Jawa Barat, Taih Minarno, di Bekasi Rabu, (17/09)

Ia mengatakan, sebelum dilakukan Musorprovlub, agenda pada Minggu lalu merupakan Rapat Anggota Tahunan yang diikuti oleh 45 cabang olahraga, dan 27 koni daerah kota dan kabupaten seluruh Jawa Barat. "Tiba-tiba diubah menjadi Musorprovlub. Kok bisa begitu?" Taih mempertanyakan.

Lantaran dalam agenda atau undangannya menjalankan RAT, tak seluruh pimpinan anggota KONI hadir. Mereka sebagian menugaskan perwakilannya. "Ketika sudah tiba di hotel, mendadak dibuat Musorprovlub," kata dia.

Sebelum penetapan secara aklamasi, pimpinan sidang melakukan penjaringan bagi calon ketua. Tapi, tak ada satu pun yang mengajukan menjadi calon. Sehingga, Ahmad menjadi calon tunggal.

Karena itu, Taih mengaku kecewa, 20 peserta lainnya juga memiliki calon. Tapi, dalam hitungan jam, sekitar 60 anggota sudah menunjuk calon baru yakni Plt KONI Ahmad Saefuddin.

Sebab itu, pihaknya bakal mengadukan ke KONI Pusat, dan mendesak agar hasil dari Musorprovlub tersebut dibatalkan. Sehingga, tak ada pelantikan bagi ketua KONI baru yang kini dijabat oleg Ahmad tersebut. "Rencana Musorprovlub awalnya pada Desember mendatang, kok tiba-tiba berubah," kata dia.

Ketua Pengda Perserosi, Jawa Barat, Heri menyatakan kalau dalam Musorprovlub banyak terjadi kejanggalan, meskipun sudah memenuhi syarat. "Dalam hitungan jam, 60 anggota sudah mendukung salah satu kandidat. Ini kan aneh," katanya.

Ia juga meminta kepada KONI Pusat mengkaji hasil dari Musorprovlub tersebut. Selain itu, pihaknya meminta kepada Kemenpora juga mengkaji ihwal ketua Definitif yang masih aktif di TNI tersebut. "Harus ada fatwa dari KONI dan Kemenpora," ujarnya. (mdk/mtf)