Jabar sebut banjir Karawang bukti pembangunan waduk Cibeet mendesak

Merdeka.com - Pemprov Jawa Barat mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) mempercepat penuntasan studi kelayakan Waduk Cibeet. Penyelesaian waduk guna menyelamatkan kawasan Bekasi dan Karawang dari Banjir juga dianggap hal mendesak.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa, penanganan banjir dengan membangun Waduk Cibeet mendesak karena kawasan industri serta pemukiman warga terancam mengalami kerugian. Dia mengatakan banjir besar menyergap Tol Jakarta-Cikampek di kawasan Delta Mas dan banjir besar melanda kawasan Teluk Jambe, Karawang sudah cukup bukti bahwa kerugian terjadi di sana jika banjir tiba.

"Jadi Kementerian PU-Pera tahun ini rencananya akan menuntaskan feasibility study (FS) Waduk Cibeet," kata Iwa di Bandung,Kamis (17/11)

Pihaknya berencana menggelar rapat dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum terkait perkembangan studi kelayakan. "Sejauhmana FS ini sudah dibuat, karena tampaknya ada persoalan daya dukung lingkungan sehingga banjir masuk tol," paparnya.

Iwa menilai dukungan agar Cibeet jadi dibangun sudah mulai tampak dari sisi tata ruang. Di mana dalam revisi perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor sudah masuk. Sementara Kementerian PU-Pera lewat BBWS sejak pertengahan tahun menindaklanjuti di lapangan dengan menggelar studi. "Kalau sudah FS nanti penyusunan DED, baru pengalokasian anggaran oleh Pusat," terangnya.

Rencananya kawasan industri di Bekasi dan Karawang juga akan turut berkontribusi dalam pembangunan waduk dalam mengendalikan Sungai Cibeet dan Citarum Barat. Namun, menurut Iwa pembangunan fisik akan tetap dilakukan Pusat.

"Opsi hibah lahan dari kawasan industri masih harus dibicarakan, prosesnya setelah FS masih panjang," jelasnya.

Meski sudah didukung revisi tata ruang Kabupaten Bogor, Pemprov Jabar belum bisa menaksir penetapan lokasi. Iwa memastikan setelah hasil kajian selesai, maka kebutuhan lahan dan posisi waduk akan ditetapkan.

"Kita masih harus konfirmasi terus dengan PUPR. Kami berharap hasil FS akan menentukan rencana ini secara komprehensif," ujarnya.