Jabar minta pusat lanjutkan tol dalam kota Bandung

Merdeka.com - Pemprov Jabar meminta pada pemerintah pusat untuk melanjutkan proyek pembangunan Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR). Sejauh ini, proyek BIUTR terhambat pembebasan lahan karena tanah-tanah yang dilalui proyek tersebut rata-rata milik kementerian dan lembaga di tingkat pusat.

Hal itu dikatakan Sekda Jabar Iwa Karniwa, saat dikonfirmasi via telepon, Rabu (25/11). Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Pemprov Jawa Barat baru saja membahas nasib BIUTR di Jakarta, Selasa (24/11) kemarin.

"Sehingga kami meminta investasi tol ini perlu dilanjutkan kembali," katanya.

Jalan tol yang akan membentang dari Pasteur-Ujungberung-Gedebage tersebut memerlukan pembebasan lahan milik 16 instansi pemerintahan. Diperlukan koordinasi oleh menko perekonomian untuk pemanfaatan lahan tersebut.

Dia mengaku, telah memberikan gambaran dalam rapat pengusahaan jalan tol dalam Kota Bandung tersebut oleh pusat. Pihaknya mendorong pusat dalam hal ini Kementerian PU Pera bahwa tol BIUTR ini strategis terutama dalam pengembangan Metropolitan Bandung Raya.

Selain itu, pihaknya juga meminta agar Kementerian Koordinator terkait memfasilitasi penyelesaian izin prinsip dari instansi yang terkena proyek sehingga pembebasan lahan bisa segera dilaksanakan.

"Kami juga mendorong pemerintah untuk segera melanjutkan kembali proses pengadaan tanah untuk ruas yang sudah layak," ujarnya.

Nasib pembangunan BIUTR sebelumnya terkatung-katung. Itu karena tanah-tanah yang dilalui proyek tersebut rata-rata milik kementerian dan lembaga di tingkat pusat. Permasalahan ini juga merupakan masalah berantai karena pada prinsipnya, pembebasan lahan hanya dapat dilakukan bila Surat Perintah Pembebasan Lahan Bangunan (SP2LB) telah terbit. Namun SP2LB tidak akan pernah turun jika tidak ada izin prinsip dari pemilik lahan.