Merdeka.com - Gubernur Bali Wayan Koster merasa keberatan dengan naiknya iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS). Dia mengungkapkan, naiknya BPJS itu tentu memberatkan masyarakat di daerah.

"Kita akan menyampaikan kepada Pemerintah Pusat keberatan BPJS dinaikan. Dan terlalu berat beban buat di daerah," katanya di Denpasar, Bali, Senin (11/11).

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Ketut Suarjaya menyampaikan, untuk jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung provinsi tahun 2019 sekitar 1,5 juta jiwa lebih.

Jika iuran BPJS kelas III naik, dari Rp23 ribu/bulan/orang menjadi Rp42 ribu/bulan/orang, Pemprov membutuhkan sekitar Rp771 miliar.

Dengan angka tersebut, Suarjaya menjelaskan, kenaikan iuran BPJS hanya membebani pemerintah daerah. Selain itu, ia juga berharap pemerintah pusat bisa memberikan bantuan subsidi untuk PBI kelas III ini.

"Saya juga keberatan, apalagi kalau memberatkan daerah. Kecuali kalau ada subsidi dari pemerintah pusat ya jadi sama dengan tahun lalu Rp23 ribu dan sisanya disubsidi pemerintah pusat, iya masih masuk akal," tutupnya.

Menkes Terawan Usul BPJS Kelas III Tak Naik

Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto menginginkan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kelas III tak dinaikkan. Bila tak mengalami kenaikan, iuran akan tetap sebesar Rp25.500 per orang setiap bulan.

Terawan mengaku punya alasan mendasar sehingga mengusulkan hal tersebut. "Yah jelas karena cinta rakyat," ucapnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (8/11).

Mantan Kepala RSPAD Gatot Soebroto ini berpendapat pemerintah bisa memberikan subsidi kepada peserta BPJS kelas III. Namun, dia enggan merinci berapa banyak peserta yang akan mendapatkan subsidi.

"Nanti tak cek yo ke BPJS sama ke mereka yang punya data," ujarnya.

Koordinasi dengan Sejumlah Menteri

Terawan mengaku akan melakukan koordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy soal usulan tersebut. Dia juga akan melaporkan langsung kepada Presiden Joko Widodo.

Di lokasi yang sama, Mensesneg Pratikno mengatakan akan membicarakan langsung dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengeksekusi kebijakan tersebut.

"Akan bicara dengan Menkeu," kata dia.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dengan beleid baru ini, maka besaran iuran BPJS resmi naik dan mulai diterapkan 1 Januari 2020.