Istana belum bahas rekomendasi Pansus Pelindo II soal pemecatan Rini
Merdeka.com - Pihak Istana mengaku belum menerima rekomendasi Pansus Pelindo II DPR. Oleh sebab itu, sejauh ini pihak Istana belum membahas sama sekali soal rekomendasi Pansus Pelindo II.
"Rekomendasi itu kan belum sampai pimpinan DPR ke Presiden. Jadi belum ada pembahasan di istana mengenai rekomendasi itu," kata Kepala Staf Presiden Teten Masduki di Istana, Jakarta, Senin (21/12).
Pansus Pelindo II telah mengeluarkan rekomendasi bila Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut Pelindo II RJ Lino terbukti melanggar konstitusi dan perundang-undangan. Oleh karena itu, Presiden Jokowi diminta DPR memecat Rin Soemarno dan RJ Lino.
"Belum ada pembahasan di Istana. Perusahaan BUMN kan di bawah (menteri) BUMN, di bawah BUMN kan juga ada dewan komisaris, tapi rekomendasi itu belum disampaikan pimpinan DPR ke presiden. Saya kira setahu saya belum ada pembicaraan di Istana untuk hasil rekomendasi itu," jelas Teten.
Teten mengakui, kinerja BUMN sedikit terganggu dengan tersangkanya Dirut Pelindo II RJ Lino tersebut. Istana segera melakukan koordinasi dengan Menteri BUMN Rini Soemarno terkait pergantian pimpinan sementara.
"Sudah pasti cuma sampai sekarang belum ada pembahasan secara khusus mengenai hal itu tetapi pemerintah menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK dan tentun presiden ingin memberi keleluasaan kepada KPK untuk melakukan proses penyidikan," tandasnya.
Seperti diketahui, DPR telah menyetujui rekomendasi Pansus Pelindo II agar Presiden memecat Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut Pelindo II RJ Lino dalam rapat paripurna. Usulan ini karena keduanya dinilai terbukti melanggar konstitusi dan perundang-undangan.
Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan surat rekomendasi ke pimpinan DPR. Selanjutnya, surat itu akan dikirimkan ke Presiden Joko Widodo.
"Tadi sudah dikirim langsung lewat Pak Fadli Zon sebagai pimpinan DPR, lalu surat itu nantinya langsung di kirim ke Presiden," kata Rieke di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/12).
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Panglima TNI Petakan Ada 15 Provinsi Rawan dalam Pilkada 2024, Ini Daftarnya
Pelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.
Baca SelengkapnyaDapat Restu Jokowi, Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Bogor
Sendi sebelumnya mengaku sudah mendapat restu dari Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi
Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Ajak Istri Pindah ke IKN Juli 2024: Saya Mau Duluan Sebelum Presiden
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono harus semakin intensif melakukan peninjauan pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaRespons Cak Imin soal Hadi Tjahjanto Bakal Dilantik Jadi Menko Polhukam dan AHY Menteri ATR
Presiden Jokowi membenarkan bahwa ada pelantikan menteri pada Rabu besok.
Baca SelengkapnyaIstana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024
Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK
Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca Selengkapnya