Irjen Djoko Susilo juga dijerat pasal pencucian uang
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti baru terhadap tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan proyek simuator SIM, Irjen Djoko Susilo. Mantan Gubernur Akpol ini diduga melakukan tindak pidana pencucian uang.
"Ada dugaan praktik pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh DS," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP di kantornya, Senin (14/1).
Johan mengatakan, penyidik KPK menemukan dugaan DS telah menyamarkan, mengubah bentuk, ataupun menyembunyikan uang hasil korupsi yang dilakukannya.
"Diduga melakukan pencucian uang dengan penyamaran, ditransfer dan juga mengubah bentuk wujudnya," ujarnya.
Untuk itu, hari ini KPK memeriksa mantan Kakorlantas itu dalam tindak pidana pencucian uang. "DS sejak kemarin persisnya pekan lalu, KPK mengatakan ke proses penyidikan dengan tersangka DS terkait dengan UU TPPU," imbuh Johan.
DS dijerat dengan Pasal 3 dan atau Pasal 4 UU No 8 Tahun 2010, kemudian Pasal 3 ayat 1 dan atau Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2002 tentang TPPU.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Hasto, jika kedua utang itu digabung, Indonesia ke depan berpotensi menghadapi masalah serius.
Baca SelengkapnyaPemeriksaannya terjeda beberapa saat karena bertepatan salat Jumat.
Baca SelengkapnyaIstana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pelaku memiliki utang sebesar Rp1,2 juta, saat ditagih dia gelap mata dan menusuk temannya.
Baca SelengkapnyaMuhadjir mengatakan sumber dana bantuan sosial yang dibagikan Presiden Jokowi berada di luar alokasi dana untuk bansos dan beras.
Baca SelengkapnyaTernyata uang yang salah transfer dari orang lain harus dikembalikan ke pemiliknya karena jika tidak bisa dipidana dan denda Rp5 miliar.
Baca Selengkapnya446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaMenteri BUMN, Erick Thohir selaku RUPS memberhentikan dengan hormat Komjen. Pol. (Purn) Ari Dono Sukmanto.
Baca Selengkapnya