IPW Soal Pembuat Mural Jokowi Diburu: Mengesankan Kita Bukan Negara Demokrasi

Merdeka.com - Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Imam Santoso berpendapat perburuan pembuat mural Presiden Jokowi bertuliskan 404: Not Found berlebihan. Dia menilai sikap polisi itu bisa dilihat sebagai represi terhadap hak untuk menyatakan kritik, pendapat, pikiran, terhadap situasi politik.

“Melakukan penangkapan-penangkapan seperti itu, ini mengesankan kita bukan negara demokrasi.” ucap Sugeng saat dihubungi Merdeka, Jum’at (20/8).

Menurutnya, tindakan berlebihan dari polisi tersebut dipicu oleh rasa kekhawatiran akan ditegur atasan. Untuk itu, dia menyarankan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegur anak buahnya sekaligus mengingatkan bahwa kritik hal lazim dalam demokrasi.

“Padahal Jokowi menganggap itu biasa saja. Jadi tindakan polisi itu menurut saya cari muka dan ini harus dihentikan. Kapolri harus menegur polres dan memberikan arahan kepada semua jajarannya kritik dalam wilayah politik itu biasa. Kecuali tuduhan, misalnya Jokowi koruptor, itu pencemaran nama baik,” ujarnya.

Lagipula, kata Sugeng, masalah mural Jokowi bertuliskan bertuliskan 404: Not Found tersebut bisa dijelaskan dalam dialektika politik. Kemudian, berdasarkan putusan MK, pasal penghinaan terhadap Presiden bisa disangkakan jika Jokowi sendiri yang melapor ke polisi.

“Menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Jokowi yang harus melapor bahwa ini merupakan penghinaan pribadi bukan terhadap jabatan presiden atau ada orang yang mendapat kuasa dari Jokowi untuk melapor.” ujarnya.

Sebelumnya, Polisi menghapus mural 404: Not Found yang ada di Jalan Pembangunan 1, Kelurahan Batu Jaya, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Mural tersebut sudah dihapus dengan cat hitam, karena dianggap melecehkan lambang negara, dan panglima tertinggi TNI-Polri.

Ia mencontohkan, sebelumnya ada mural yang juga viral karena mengkritik negara. “Juga ada mural: dipaksa sehat di negara yang sakit, itu kan kritik. Jadi jangan berlebihan lah aparat kepolisian, jangan merepresi rakyat yang menyatakan kritik kepada pemerintah, kritik atas kinerja presiden. Itu biasa-biasa saja seharusnya.” tuturnya.

Reporter:Leony Darmawan