IPW kritik SBY soal Inpres penanganan konflik
Merdeka.com - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengkritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengeluarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Konflik. Selain itu, MoU antara Polri-TNI dinilai bentuk kekhawatiran SBY.
"Dikeluarkan Inpres ini karena SBY lebay. Harusnya kepolisian yang dikuatkan untuk meredam konflik. Kalau tidak mampu ya pecat Kapolrinya, tidak perlu ada MoU dengan TNI," ujar Neta di Galleri Cafe, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (5/2).
Neta menambahkan, pada tahun 2012 polisi memang kewalahan dalam menghadapi konflik. Selain itu, ketidakmampuan polisi tingkat bawah menghadapi konflik karena banyak fasiitas yang tidak layak.
"Sementara di elit polisi malah menghamburkan pengadaan barang. Contoh beli mobil Rp 3 miliar tetapi malah nongkrong di Intelkam. Coba kalau buat beli motor di Polsek, pasti banyak," paparnya.
Selain itu, lanjut Neta, tentang penambahan anggota polisi juga dinilai tidak efektif. Hal itu karena polisi bukan hanya jumlah, tapi harus ada pengawasan atasan.
"Harusnya Kapolri mengawasi bawahannya dengan baik. Ini malah banyak perwira polisi yang bermasalah malah naik jabatan," tutur Neta.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
SBY Respons Pernyataan Pilpres Satu Putaran Berarti Curang: Berlebihan
SBY merespons pernyataan politik yang menyebut adanya kecurangan kalau Pilpres 2024 hanya berlangsung satu putaran, serta negara akan chaos.
Baca SelengkapnyaCak Imin: Kita Mohon Pak Jokowi Akhiri Jabatan dengan Netral
Menurut Cak Imin, ketidaknetralan dalam Pemilu akan merusak demokrasi.
Baca SelengkapnyaRibuan Personel Polisi Dikerahkan Amankan Debat Ketiga Pilpres di Istora Senayan
Petugas akan ditempatkan di beberapa titik untuk mengamankan lokasi debat yang digelar di Gelanggang Bulutangkis
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Cak Imin: Petani Hanya Punya Lahan Setengah Hektare, Tapi Ada Orang yang Punya Tanah 500 Ribu Hektare
Kata Ketum PKB ini, dengan kesadaran maka bahwa pembangunan nasional, kebijakan nasional harus berpijak kepada yang namanya Keadilan.
Baca SelengkapnyaJK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Tak Permasalahkan Firli Tidak Hadir saat Sidang Putusan Etik
Firli terjerat tiga dugaan pelanggaran etik. Pertama yakni terkait komunikasi dan pertemuan dengan SYL.
Baca SelengkapnyaTak Penuhi Rasa Keadilan, KPK Banding Atas Vonis Eks Komisaris Wika Beton
Hakim kemudian menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap terdakwa.
Baca SelengkapnyaCak Imin: Emang Etik Punya Ndas ya?
Prabowo menceritakan kembali momen saat berdebat dengan Anies. Prabowo mengucapkan kata 'ndasmu etik'.
Baca SelengkapnyaBerkali-kali Prabowo Sindir Anies Gara-Gara Kinerjanya Dinilai 11
Anies Baswedan beri nilai 11 atas kinerja Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dalam sesi debat capres
Baca Selengkapnya