Iptu Januar Arifin Jalani Sidang Etik Terkait Penanganan Kematian Brigadir J Hari Ini

Merdeka.com - Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) hari ini menggelar sidang pelanggaran etik terhadap mantan Pamin Den A Ropaminal Divpropam Polri, Iptu Januar Arifin (JA) buntut pelanggaran etik penanganan pembunuhan Brigadir J alias Nopriansyah Yoshua Hutabarat.

"Kemudian untuk agenda sidang hari ini yaitu sidang KKEP terduga pelanggar IPTU JA dilaksanakan hari ini," Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Nurul Azizah kepada wartawan, Selasa (20/9).

Nurul mengatakan jika sidang ini dipimpin oleh Kombes Pol Rahmat Pamudji Selaku ketua komisi sidang; Kombes pol Sagtius Ginting selaku wakil ketua komisi sidang; dan Kombes Pitra Andrias Tulangi selaku anggota sidang komisi.

"Kemudian saksi-saksi dalam persidangan sebanyak enam orang yaitu Kombes Pol ANT (ANP), AKP IF, Iptu HT ,Briptu SNH, Aiptu SA dan AIDA RJ," sebutnya.

Sedangkan terkait tindakan pelanggaran yang dilakukan Iptu Januar Arifin belum dijelaskan secara jelas. Dimana, Nurul hanya mengatakan bahwa pelanggaran yang dimaksud adalah perbuatan tidak profesionalan dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan pasal-pasal yang disangkakan kepada Iptu Januar Arifin yaitu Pasal 5 Ayat 1 huruf c, Pasal 6 Ayat 2 huruf b, Pasal 10 Ayat 1 Huruf f Perpol No 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian RI.

Daftar Pelanggar Etik

Nama Briptu Sigid sebelumnya sempat masuk dalam 24 personel yang dimutasi ke Pelayanan Markas (Yanma) Polri terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram rahasia dengan nomor ST/1751/VIII/KEP./2022 tertanggal 23 Agustus 2022.

Adapun sejauh ini di luar pelanggaran Obstruction Of Justice (OOJ) telah ada total tujuh yang disanksi etik yakni Briptu Sigid Mukti Hanggono; AKBP Jerry Raymond Siagian disanksi PTDH dengan dilanjuti upaya banding.

Lalu, Brigpol Frillyan Fitri Rosadi menerima sanksi demosi 2 tahun; AKP Dyah Chandrawati demosi satu tahun; AKBP H. Pujiyarto ditempatkan di patsus selama 28 hari; Bharada Sadam, demosi 1 tahun; dan Briptu Firman Dwi Ariyanto, sanksi administratif berupa demosi selama satu tahun.

Sementara untuk sanksi pelanggaran Obstruction Of Justice, Irjen Ferdy Sambo telah dinyatakan dipecat usai upaya bandingnya ditolak Majelis KKEP pada Senin (20/9).

Sedangkan untuk banding atas putusan PTDH lainnya yang masih dalam proses yakni; Kombes Pol Agus Nur Patria; Kompol Chuck Putranto; dan Kompol Baikuni Wibowo PS.

Lebih lanjut untuk tiga pelanggar Obstruction Of Justice yang masih menunggu persidangan diantaranya; Brigjen Pol Hendra Kurniawan Karopaminal Polri; AKBP Arif Rahman Arifin wakaden B Ropaminal Propam Polri; serta AKBP Arif Rahman Arifin wakaden B Ropaminal Propam Polri.